Realisasi Investasi Hanya 20-30% dari Aplikasi

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima banyak aplikasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Namun realisasi investasi setelah aplikasi tersebut masih sangat rendah yakni baru 20 hingga 30 persen saja.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKPM Gita Wirjawan di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Gita menjelaskan rendahnya realisasi investasi pada tahun ini disebabkan karena jarak antara aplikasi dan realisasi investasi sangat jauh. Ia mencontohkan dari aplikasi yang masuk sebanyak 10 ke BKPM, namun realisasinya hanya ada tiga saja.

"Masih ada jarak waktu, karena masukan aplikasinya hari ini, bangun pabrik 5 tahun lagi. Sekarang realisasinnya 20-30% dari aplikasi," katanya.

Dikatakannya beberapa yang menjadi kendala masalah ini antara lain masalah pengadaan tanah (pembebasan tanah), surat izin membangun dan izin-izin lainnya, sehingga kata dia pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sangat penting diterapkan.

Terkait realisasi investasi, Gita mengungkapkan, sepanjang Januari-Oktober 2009 realisasi penanaman modal asing (PMA) turun 28% dibandingkan tahun 2008 menjadi US$ 10 miliar atau sekitar Rp 100 triliun saja. Sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) naik 104% dari 2008 dengan realisasi sebesar Rp 30 trilun.

"Itu per Oktober, tetapi November-Desember tidak akan banyak. Jadi sampai akhir tahun sekitar itu," katanya.

Untuk tahun depan ia masih optimis pertumbuhan investasi akan mengalami kenaikan 10-15% dari total PMA maupun PMDN.

"Secara umum akan ada peningkatan 10-15 % dari realisasi PMA dan PMDN tahun ini," katanya.


Sumber detik finance

Sri Mulyani: Banyak yang Pura-pura Tidak Tahu Ada Krisis

Jakarta - Kondisi perekonomian Indonesia kini sudah membaik sehingga membuat sebagian orang orang lupa dengan ancaman krisis beberapa waktu lalu.

Menurut Sri Mulyani, banyak orang yang lupa keadaan krisis tahun 2008 sehingga mempermasalahkan kasus penyelamatan Bank Century saat ini. Ia menyebutkan pengawas atau pemeriksa baik intern maupun ekstern tidak akan mau tahu dan tidak akan kasihan sama sekali dengan kondisi yang terjadi ketika kebijakan diputuskan.

"Pura-pura tidak tahu, mungkin banyak minum panadol jadi lupa tuh kalau ada gempa dan krisis. Sama seperti Century ini, banyak yang bilang, emangnya ada krisis ya, sudah lupa tuh," ujarnya.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut ketika memberi sambutan pada rapat kerja pengawas intern pemerintah di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jl. Pramuka, Jakarta, Rabu (9/12/2009).

Menurut Menkeu, pengawas atau pemeriksa akan memeriksa kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan itu setelah beberapa waktu kemudian.

"Jadi kalau ada kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis, pengambil kebijakan harus mengambil keputusan namun nanti auditnya setahun yang akan datang," keluhnya.

Sri Mulyani menambahkan kondisi ekonomi saat ini cukup bagus sehingga orang sudah lupa dengan kondisi setahun yang lalu.

"Mestinya kalau kondisi ekonomi bagus berarti policy yang diambil justified atau tepat," katanya.

Sri Mulyani mengingatkan agar para pengambil keputusan harus menerapkan tata kelola yang baik dan memperbaiki bisnis proses sehingga tidak menjadi masalah di masa yang akan datang.

"Tentu harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan bisnis proses yang makin baik sehingga akhirnya akuntabel," jelas Sri Mulyani.

Sumber detik finance