Pemerintah Waspadai Perang Mata Uang Negara Maju

Pemerintah Waspadai Perang Mata Uang Negara Maju

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mewaspadai perang mata uang (currency wars) yang dilakukan negara-negara maju, dalam rangka meningkatkan ekspornya, karena dapat menganggu stabilitas perekonomian dunia.

"Ini lebih merupakan diskusi di negara-negara besar dan kita memperhatikan (serta) menjaga agar jangan dampak di dunia itu berpengaruh di Indonesia secara yang kita tidak duga," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Menkeu, pemerintah memahami bahwa di beberapa negara maju merasa nilai tukar Yuan melemah dan membuat perekonomian menjadi lebih sulit, namun China juga tidak dapat langsung memperkuat mata uangnya.

"Tapi kita juga memahami kalau China tidak bisa langsung memperkuat "currency"nya. Karena mereka sudah lakukan dan yang paling utama global ekonomi masih belum sehat," ujarnya.

Sementara mengenai keputusan bank sentral China yang menaikkan bunga sebesar 0,25 persen sehingga kini suku bunga simpanan jangka waktu satu tahun menjadi 2,5 persen, Menkeu mengatakan hal tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan.

"Itu hanya gejolak-gejolak sedikit. Tapi tidak terlalu mengagetkan. Sekarang kan BI sudah punya punya `policy` yang harus di-hold satu bulan," ujarnya.

Ia mengatakan kewajiban pemilik Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk menahan portofolionya minimal satu bulan sebagai bagian dari paket kebijakan penguatan manajemen moneter dan pengembangan pasar keuangan, sudah cukup memadai.

"Itu sudah memadai, sementara cukup memadai tapi nanti kalau dirasakan perlu dan kita mewaspadai inflasi. Moga-moga inflasi, likuiditas terkendali dan kita monitor secara berkala," ujar Menkeu.(*)
(T.S034/Z002/R009)

Ekspor CPO Juni Naik 96 Ribu Ton

Jakarta - Volume ekspor Indonesia untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya mencapai 1,135 juta ton pada bulan Juni, atau meningkat 96 ribu ton dari bulan Mei lalu yang sebesar 1,039 juta ton.

Kenaikan ini didorong peningkatan kebutuhan dari Bangladesh, India dan Pakistan.

Menurut Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan, peningkatan ekspor CPO Indonesia ketiga negara tersebut karena pada saat menjelang bulan Ramadhan, produsen minyak makan dan makanan di ketiga negara itu menyiapkan pasokan bahan baku yang salah salah satunya berasal dari minyak sawit Indonesia.

"Tentu saja, mereka akan terus menambah pembelian minyak sawit hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri," ujar Fadhil dalam siaran persnya yang diterima detikFinance, Minggu (25/7/2010)

Ia mencontohkan, Bangladesh mengimpor CPO dan produk turunannya dari Indonesia sebesar 58.779 ton pada Juni ini, dibandingkan bulan sebelumnya hanya 30.800 ton.

Sama halnya dengan Pakistan yang mulai membeli kembali CPO dan produk turunan dari Indonesia berjumlah 19.250 ton.

Sedangkan India mengimpor CPO dari Indonesia sebesar 365.910 ton, RBD Olein sebanyak 73.050 ton, Crude Olein berjumlah 27.800 ton, RBD Palm Oil (PO) sebesar 1.000 ton dan PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) 8.270 ton.

" Ini berarti, total volume impor CPO dan produk turunannya mencapai 476.030 ton pada Juni ini, ketimbang bulan Mei hanya 328.102 ton," jelasnya.

Meskipun kampanye negatif gencar dilakukan, lanjut Fadhil, namun ekspor CPO dan produk turunan Indonesia ke Eropa tetap stabil berjumlah 231.987 ton untuk bulan ini. Bahkan, khusus permintaan CPO meningkat menjadi 173.262 ton di Juni ini dari bulan Mei yang sebesar 136.562 ton.

"Untuk produk turunan CPO, Eropa mengimpor dari Indonesia antara lain RBD PO sebanyak 32.605 ton, RBD Olein berjumlah 2.000 ton, RBD Stearin sebesar 21.619 ton dan PFAD sebanyak 2.500 ton," paparnya.

by detik finance