Jakarta - Banyak yang memprediksi tahun 2010 merupakan tahun pemulihan krisis ekonomi global. Namun tak sedikit pula yang masih memasang sikap waspada bahkan meramalkan kedatangan krisis lanjutan alias krisis global tahap dua.
Sebelum masuk lebih jauh, mari mundur sedikit untuk mengingat-ingat kondisi yang terjadi pada krisis 2007-2008 silam. Adalah produk inovatif bernama Subprime Mortgage yang menjadi penyebab utamanya.
Subprime merupakan kredit pemilikan rumah (KPR) berisiko tinggi yang ditawarkan dengan opsi menarik, setidaknya terlihat seperti itu. Dalam setahun pertama, debitur Subprime tidak dikenakan bunga. Bunga baru dikenakan setelah setahun pertama.
Produk ini merupakan pilihan menarik bagi masyarakat kelas bawah di Amerika Serikat (AS), karena membuat mereka memiliki kesempatan mempunyai rumah sendiri. Saking banyak peminatnya, surat utang KPR bernama Subprime ini pun diperdagangkan di pasar modal dengan berbagai inovasi turunannya.
Hampir semua bank-bank besar di AS dan Eropa menanamkan investasi pada produk ini. Nilai produk Subprime ini tak tanggung-tanggung mencapai US$ 1,5 triliun.
Namun tanpa disangka, begitu setahun pertama berlalu, kejutan datang. Nasabah-nasabah Subprime rupanya banyak yang tidak mampu mencicil pokok berikut bunga yang sudah mulai dikenakan setelah setahun. Alhasil, bank-bank besar di AS dan Eropa dihantui gagal bayar yang tak kepalang tanggung.
Tak cuma AS dan Eropa, dampaknya terasa hampir ke seluruh perekonomian dan pasar modal dunia, termasuk Indonesia. Sebanyak 123 bank di AS pun akhirnya mendaftarkan kebangkrutan. Indeks-indeks bursa saham di seluruh dunia pun mengalami koreksi tajam di atas 50% hanya dalam setahun.
Untungnya, tahun 2009 sentimen positif dan semangat optimisme berhasil mengangkat kembali indeks-indeks bursa saham global dari kejatuhan. Dan tahun 2010, dengan semangat yang sama, diharapkan akan menjadi tahun pemulihan.
Sayangnya, jalan pemulihan dan penyehatan kelihatannya tidak akan berlalu dengan mudah dan mulus. Menurut VP Research & Analys PT Valbury Asia Securities Nico Omer Jonckheere, dunia masih harus melalui krisis global tahap dua.
"Resesi mungkin telah berakhir, tetapi depresi baru mulai. Krisis yang sesungguhnya masih berada di depan kita," ujarnya dalam bincang-bincang dengan detikFinance beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kebanyakan orang terlalu senang dengan euforia pemulihan di 2009, sehingga luput melihat tanda-tanda krisis lanjutan. Nico menjelaskan, Subprime Mortgage mungkin telah berlalu. Namun ia menegaskan, Subprime Mortgage bukan satu-satunya produk KPR berisiko tinggi di AS.
Produk yang dimaksud Nico adalah produk KPR bernama Alt-A dan Option ARM. Dua produk ini kerap dikenal dengan pinjaman Ninja (No Income, No Job and Asset) yang artinya KPR bagi masyarakat yang tidak memiliki pendapatan, pekerjaan dan agunan.
Perbedaannya dengan Subprime adalah Alt-A dan Option ARM memberikan keleluasaan pada nasabahnya dalam membayar cicilan selama 5 tahun pertama. Setelah 5 tahun akan dikenakan penyesuaian bunga secara berkala.
"Setelah 5 tahun, rata-rata kenaikan suku bunga mencapai 80%," ujarnya.
Menurutnya, produk ini juga merupakan bom waktu yang malah dinilainya bisa berdampak lebih besar dari Subprime. Jika nilai Subprime hanya sebesar US$ 1,5 triliun, nilai Alt-A dan Option ARM masing-masing mencapai US$ 2,5 triliun dan US$ 500 miliar. Total nilai dua produk ini mencapai US$ 3 triliun.
"Jadi pasar properti yang sekarang terlihat stabil, tinggal menunggu waktu terjadi penyesuaian bunga KPR yang akan dimulai tahun ini (2010-2011)," ujarnya.
Jika Subprime yang bernilai US$ 1,5 triliun saja sudah membuat dunia amburadul, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika ternyata nasabah produk Alt-A dan Option ARM juga tidak bisa mencicil bunganya setelah terjadi penyesuaian bunga yang akan terjadi pertengahan tahun 2010.
Selain itu, Nico juga melihat kredit properti komersial sudah menunjukkan tanda-tanda ambruk. Sebagai catatan, nilai kredit real estate komersial di AS mencapai US$ 3,5 triliun.
"Harga properti komersial turun lebih dari 34% sepanjang 2009. Nasabah yang gagal membayar cicilannya meningkat dari 1% menjadi 9%. Nilai gagal bayar meningkat 423% menjadi US$ 52,7 miliar dari tahun 2008 sebesar US$ 12,5 miliar," papar Nico.
Volume transaksi properti komersial, lanjut Nico, mengalami penurunan tajam dari sebesar US$ 133,2 miliar di 2007 menjadi US$ 4,8 miliar di triwulan I-2009.
"Sekitar 90 ribu properti komersial di AS saat ini tidak dihuni, kosong," ungkap Nico.
Selain itu, tambah Nico, lebih dari 2.600 bank di AS memiliki portofolio pinjaman properti komersial di atas 300% dari batasan risiko yang ditetapkan (risk based capital).
"Oleh karena itu, ratusan bank kecil dan menengah di AS yang telah memberikan pinjaman untuk properti komersial harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kerugian besar yang kemungkinan menggenangi sumber daya mereka," tuturnya.
Nico juga mengatakan kalau sepanjang tahun 2009, bank-bank di seluruh dunia telah melakukan pemutihan utang senilai US$ 1 triliun lantaran meningkatnya gagal bayar. Ia memperkirakan, pemutihan utang yang akan dilakukan bank-bank di dunia selama tahun 2010 akan mencapai US$ 1,5 triliun.
"Pada pertengahan 2010, kerugian bank-bank di AS akan melebihi depresi besar 1929," ujarnya.
Pasar pekerjaan di AS juga dinilai Nico berpotensi meningkat tajam hingga ke level 13%. Menurutnya, saat ini kondisi masyarakat AS sangat buruk.
"1 dari 9 orang AS atau sekitar 39 juta orang, hidupnya bergantung pada Food Stamp (kupon makanan) yang disediakan pemerintah federal," ujarnya.
Kalau sudah begini, imbuhnya, kondisi perekonomian dipastikan akan mendek. Tanpa pekerjaan baru maka tidak ada pendapatan. Tanpa pendapatan, tidak ada pembelian barang dan jasa. Tanpa pembelian, laba perusahaan tidak akan meningkat. Dan akhirnya tidak ada penciptaan lapangan kerja baru.
Peliknya kondisi ekonomi global saat ini, menurut Nico disebabkan karena sistem perekonomian telah mendorong utang terlalu besar, sehingga terjebak pada kondisi kelebihan utang.
Berdasarkan data IMF sebagaimana diungkapkan Nico, utang negara-negara yang tergabung dalam forum G20 diperkirakan bakal meningkat rata-ratanya ke level 118,4% dari total nilai PDB negara-negara anggotanya di 2014.
"Masalah utama perekonomian dunia kini bukan kekurangan uang, tapi kelebihan utang. Masalah utama ekonomi AS adalah pasar properti yang belum pulih, utang pemerintah yang melonjak, pengangguran tinggi, kredit yang tidak mengalir," jelasnya.
Nico juga meramalkan akan munculnya indikator-indikator ekonomi mengecewakan dari negara-negara maju. Kemudian akan bermunculan laporan peningkatan laba bersih perusahaan yang tidak didukung oleh peningkatan penjualan.
Itu berarti peningkatan laba lebih didorong oleh efisiensi bukan oleh peningkatan permintaan di pasar. Daya beli belum meningkat. Selain itu, price to earning ratio (PER) saham-saham di AS telah mencapai 26 kali, level yang dinilai Nico terlampau tinggi.
Atas sejumlah analisisnya tersebut, ia mengimbau pelaku pasar lebih waspada dalam melakukan langkah investasi. Sebab, jika depresi benar terjadi, indeks-indeks bursa di seluruh dunia bakal kembali berjatuhan.
"Dow Jones akan menembus level terendah pada krisis lalu di level 6.469,95. Bisa jatuh dalam kisaran 3.800-5.000. IHSG bisa kembali jatuh ke bawah 2.000 bahkan di bawah 1.000," ujarnya.
Kendati demikian, Nico menyarankan pelaku pasar melakukan penjualan atas setidaknya 50% dari portofolio saham menjadi dana tunai. Sebab dana tunai diperlukan untuk melakukan pembelian ketika harga-harga saham sedang ambruk.
"Selain mengamankan dana, jika market jatuh, bisa melakukan pembelian ketika harga murah. Anda memang tidak memperoleh potensi keuntungan yang maksimal, tetapi anda juga tidak akan merasa tersakiti," ujarnya.
"Dan, tetap selalu ingat bahwa setiap krisis atau bahaya pada kenyataan menawarkan banyak peluang. Sekarang valuasi saham secara internasional masih mahal, tetapi setelah crash berikutnya semua saham kemungkinan besar akan dapat dibeli pada harga yang sungguh menggiurkan," imbuh Nico.
by detik finance
ANM World Wide
Earth
Sabtu, 27 Februari 2010
SBY Yakin Tidak Akan Ada Krisis Baru
Jakarta - Presiden SBY optimis perekonomian pada masa pemerintahannya di 2009-2014 akan berjalan dengan baik. Dia mengasumsikan tidak akan ada lagi krisis baru pada tingkat global setelah krisis global yang terjadi pada 2008.
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan rapat sidang kabinet pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2010 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/2/2010).
"Ada beberapa lembaga yang setelah saya pelajari sama pandangannya dengan asumsi tidak adanya krisis baru pada tingkat global yang berdampak pada negeri kita," tuturnya.
SBY mengatakan, dirinya telah membaca dan mempelajari berbagai prediksi atau kajian tentang perekonomian Indonesia pada 5 tahun mendatang. "Mulai dari yang pesimis sampai yang optimis," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, SBY menuturkan 2 skenario perjalanan ekonomi Indonesia sampai 2014. Pertama, untuk skenario pesimis adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2014 akan berjalan relatif datar atau flat. Lalu kedua yang merupakan skenario optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh signifikan melampaui target pemerintah.
Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, SBY mengatakan syaratnya adalah penciptaan lingkungan dalam negeri yang stabil dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan keamanan.
"Sejumlah reformasi juga harus benar-benar terwujud di masa yang akan datang. Lalu ekonomi pusat dan daerah harus baik dan merata," cetusnya.
by detik finance
Hal ini disampaikannya dalam pembukaan rapat sidang kabinet pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2010 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/2/2010).
"Ada beberapa lembaga yang setelah saya pelajari sama pandangannya dengan asumsi tidak adanya krisis baru pada tingkat global yang berdampak pada negeri kita," tuturnya.
SBY mengatakan, dirinya telah membaca dan mempelajari berbagai prediksi atau kajian tentang perekonomian Indonesia pada 5 tahun mendatang. "Mulai dari yang pesimis sampai yang optimis," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, SBY menuturkan 2 skenario perjalanan ekonomi Indonesia sampai 2014. Pertama, untuk skenario pesimis adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai 2014 akan berjalan relatif datar atau flat. Lalu kedua yang merupakan skenario optimis, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh signifikan melampaui target pemerintah.
Untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, SBY mengatakan syaratnya adalah penciptaan lingkungan dalam negeri yang stabil dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan keamanan.
"Sejumlah reformasi juga harus benar-benar terwujud di masa yang akan datang. Lalu ekonomi pusat dan daerah harus baik dan merata," cetusnya.
by detik finance
Defisit 2010 Capai 2,1%, Pemerintah Tambah Utang Rp 1,2 Triliun
Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan defisit APBN 2010 menjadi 2,1% dari PDB (Rp 132,2 triliun) dari besaran defisit awal yang sebesar 1,6% dari PDB (Rp 98 triliun). Akibatnya pemerintah akan tambah utang Rp 1,2 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/2/2010).
"Defisit 2.1% itu setara dengan Rp 132,2 triliun. Total belanjanya naik menjadi Rp 1.107 triliun dari Rp 1.047 triliun," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan defisit ini akan dimasukan dalam Rancangan APBN Perubahan 2010 yang rencananya akan diserahkan pemerintah pada hari Senin (1/3/2010). Kenaikan defisit ini disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 15,3 triliun, dan juga tambahan belanja non K/L sebesar Rp 32 triliun.
Secara total, dalam APBN-P 2010 nanti, akan ada tambahan alokasi anggaran untuk pemerintah pusat sebsar Rp 47,5 triliun, dan tambahan belanja pemerintah daerah sebesar Rp 11,8 triliun.
"Kenaikan anggaran paling besar adalah untuk subsidi. Subsidi BBM naik Rp 20 triliun, subsidi listrik naik Rp 16,7 triliun, subsidi pupuk naik Rp 4,4 triliun, subsidi pangan Rp 2,8 triliun. Jadi total tambahan subsidi adalah Rp 44 triliun," tutup Sri Mulyani.
Kenaikan defisit ini akan diambil dari surplus anggaran 2009 yang sebesar Rp 38 triliun, dan tambahan utang baru Rp 1,2 triliun.
Dalam APBN-P 2010 pemerintah juga akan mengubah besaran 4 asumsi makro yaitu:
Harga minyak (ICP) menjadi US$ 77 per barel
Inflasi menjadi 5,7%
Suku Bunga SBI 3 bulan 7%
Nilai Tukar Rp 9.500/US$
by detik finance
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/2/2010).
"Defisit 2.1% itu setara dengan Rp 132,2 triliun. Total belanjanya naik menjadi Rp 1.107 triliun dari Rp 1.047 triliun," ujarnya.
Sri Mulyani mengatakan, kenaikan defisit ini akan dimasukan dalam Rancangan APBN Perubahan 2010 yang rencananya akan diserahkan pemerintah pada hari Senin (1/3/2010). Kenaikan defisit ini disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 15,3 triliun, dan juga tambahan belanja non K/L sebesar Rp 32 triliun.
Secara total, dalam APBN-P 2010 nanti, akan ada tambahan alokasi anggaran untuk pemerintah pusat sebsar Rp 47,5 triliun, dan tambahan belanja pemerintah daerah sebesar Rp 11,8 triliun.
"Kenaikan anggaran paling besar adalah untuk subsidi. Subsidi BBM naik Rp 20 triliun, subsidi listrik naik Rp 16,7 triliun, subsidi pupuk naik Rp 4,4 triliun, subsidi pangan Rp 2,8 triliun. Jadi total tambahan subsidi adalah Rp 44 triliun," tutup Sri Mulyani.
Kenaikan defisit ini akan diambil dari surplus anggaran 2009 yang sebesar Rp 38 triliun, dan tambahan utang baru Rp 1,2 triliun.
Dalam APBN-P 2010 pemerintah juga akan mengubah besaran 4 asumsi makro yaitu:
Harga minyak (ICP) menjadi US$ 77 per barel
Inflasi menjadi 5,7%
Suku Bunga SBI 3 bulan 7%
Nilai Tukar Rp 9.500/US$
by detik finance
Outstanding Kredit CIMB Niaga Capai Rp 82,8 Triliun
Jakarta - Total (outstanding) kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk hingga akhir 2009 sebanyak Rp 82,8 triliun, angka ini naik 11% dari posisi 31 Desember 2008 lalu. Sementara jumlah dana masyarakat yang telah dihimpun mencapai Rp 86,2 triliun, meningkat 3% dari posisi yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Direktur Sales, Distribution & Syariah CIMB Niaga Ferdy Sutrisno, untuk bisa menggenjot penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tahun 2010 ini perseroan meresmikan 6 cabang baru, yang berlokasi di Jabodetabek yaitu Tangerang City, Duta Mas Jelambar, dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Depok. Juga di Pekanbaru yaitu Nangka, di Tegal dan Kuningan.
Ia mengatakan, dengan adanya 6 cabang baru ini maka menambah jumlah cabang perseroan menjadi sebanyak 675 di seluruh Indonesia.
"Hadirnya cabang baru ini semakin mendekatkan lokasi pelayanan kepada nasabah. Kini kita siap melayani masyarakat di berbagai wilayah di tanah air," katanya dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Sabtu (27/2/2010).
Ia mengatakan, pemilihan lokasi cabang baru tersebut disesuaikan dengan perkembangan bisnis di daerah yang bersangkutan, juga tingginya jumlah masyarakat yang bisa digaet menjadi nasabah.
Selain layanan perbankan konvensional, CIMB Niaga melalui unit usaha syariahnya, juga menyediakan layanan perbankan syariah. Beragam produk tabungan, pembiayaan dan fasilitas lainnya yang berbasis syariah dapat diakses nasabah melalui 11 kantor cabang syariah (KCS) yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan beberapa kota lainnya di Tanah Air.
Kemudahan lainnya yang dapat diperoleh pemegang rekening ataupun calon nasabah CIMB Niaga Syariah adalah layanan office channeling (OC) yang per 31 Desember 2009 telah berjumlah 505. Dengan layanan ini, nasabah yang ingin melakukan transaksi di counter, tidak harus datang ke cabang syariah namun ke cabang konvensional pun sudah bisa melayani seluruh transaksi syariah.
"Tahun 2010 ini, kami merencanakan menambah jaringan OC sehingga totalnya menjadi 643." tambahnya.
by detik finance
Menurut Direktur Sales, Distribution & Syariah CIMB Niaga Ferdy Sutrisno, untuk bisa menggenjot penyaluran kredit dan dana pihak ketiga (DPK) tahun 2010 ini perseroan meresmikan 6 cabang baru, yang berlokasi di Jabodetabek yaitu Tangerang City, Duta Mas Jelambar, dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Depok. Juga di Pekanbaru yaitu Nangka, di Tegal dan Kuningan.
Ia mengatakan, dengan adanya 6 cabang baru ini maka menambah jumlah cabang perseroan menjadi sebanyak 675 di seluruh Indonesia.
"Hadirnya cabang baru ini semakin mendekatkan lokasi pelayanan kepada nasabah. Kini kita siap melayani masyarakat di berbagai wilayah di tanah air," katanya dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Sabtu (27/2/2010).
Ia mengatakan, pemilihan lokasi cabang baru tersebut disesuaikan dengan perkembangan bisnis di daerah yang bersangkutan, juga tingginya jumlah masyarakat yang bisa digaet menjadi nasabah.
Selain layanan perbankan konvensional, CIMB Niaga melalui unit usaha syariahnya, juga menyediakan layanan perbankan syariah. Beragam produk tabungan, pembiayaan dan fasilitas lainnya yang berbasis syariah dapat diakses nasabah melalui 11 kantor cabang syariah (KCS) yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan beberapa kota lainnya di Tanah Air.
Kemudahan lainnya yang dapat diperoleh pemegang rekening ataupun calon nasabah CIMB Niaga Syariah adalah layanan office channeling (OC) yang per 31 Desember 2009 telah berjumlah 505. Dengan layanan ini, nasabah yang ingin melakukan transaksi di counter, tidak harus datang ke cabang syariah namun ke cabang konvensional pun sudah bisa melayani seluruh transaksi syariah.
"Tahun 2010 ini, kami merencanakan menambah jaringan OC sehingga totalnya menjadi 643." tambahnya.
by detik finance
Mewaspadai Serbuan Waralaba Asing
Jakarta - Waralaba asing akan segera menyerbu. Sejalan dengan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA), pelaku waralaba China pun dikabarkan akan melebarkan sayapnya ke Indonesia.
Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) mengungkapkan fenomena ini harus disikapi tegas. Pemerintah didesak untuk melakukan kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha waralaba lokal.
Kasus-kasus penolakan izin waralaba minimarket di beberapa daerah bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi filter bagi dominasi asing disektor waralaba khususnya untuk ritel minimarket namun juga bisa menghambat perkembangan waralaba secara keseluruhan termasuk waralaba lokal.
Sektor waralaba di Tanah Air di tahun ini diperkirakan akan terus menggeliat, pada tahun 2009 saja omset Rp 82 triliun terakumulasi dari sektor ritel, makanan minuman dan lain-lain. Perdagangan bebas ACFTA maupun ASEAN-Australia New Zealand FTA (AANZFTA) dipastikan akan menambah gairah sektor waralaba di Tanah Air.
Berikut ini wawancara detikFinance dengan Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Amir Karamoy di Jakarta, beberapa waktu lalu:
Bagaimana anda melihat waralaba asing khususnya di sektor minimarket?
Saya setuju kalau asing itu dibatasi, dan harus dikembangkan secara waralaba. Jadi kalau waralaba itu bisa dinikmati pengusaha dalam negeri di daerah, bukan asing. Terus terang saya ingin kalau Carrefour itu waralaba. Seharusnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) putusannya itu yang didorong itu adalah waralaba.
Terkait perdagangan bebas ACFTA, apa yang anda usulkan bagi pemerintah di sektor waralaba?
Dari sudut pandang waralaba, saya minta kepada pemerintah bahwa seluruh waralaba asal China harus franchise. Yang di saya saja sudah ada 6 perusahaan yang akan masuk jenis diantaranya waralaba kosmetik, ritel, herbal.
Siapa saja mereka?
Mareka masih inisiasi, baru mau masuk masih tanya-tanya regulasi di Indonesia bidangya ritel, makanan, herbal, klinik, rumah sakit mereka juga mau masuk, itu pasti. Pada tahun 2010 akhir pasti mereka masuk. Sekarang mereka masih tanya-tanya dengan saya soal aturan di sini.
Kenapa mereka tertarik?
Pasar Indonesia luar biasa, pasar waralaba kita terbesar di dunia. Kalau di ASEAN ini kita saingannya cuma dengan Filipina tapi penduduk kita lebih besar.
Saya minta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa waralaba China yang masuk ke Indonesia itu harus dipaksa diwaralabakan melalui permendag pokoknya aturan pemerintah. Jadi mereka dipaksa jangan sampai ia mengembangkan company own-nya disini.
Jangan sampai nanti semuanya menjual produk-produk dari China, juga harus menjual dengan persentase 60% produk China, 40% produk lokal, kalau tidak kita dilibas habis karena mereka jual yang murah, mereka mudah tersebar kemana-mana.
Misalnya kalau mereka masuk di klinik, herbal kita bisa kesulitan. Pokoknya kalau sebagai waralaba wellcome saja, tapi kalau nggak, kita nggak setuju. Saya sudah sampaikan hal ini ke merek, dan mereka sudah kelihatannya setuju, mereka kelihatannya menghargai.
Sejumlah 6 perusahaan itu akan saya hantar ke kementerian perdagangan. Mereka tahun 2010 sudah mulai, pemerintahnya mendukung penuh, mereka juga sudah tunjuk lawyernya dari Indonesia
Bagaimana sikap anda soal pembatasan izin minimarket, yang umumnya adalah pelaku waralaba lokal, seperti di DKI Jakarta?
Ini trennya terjadi dibeberapa daerah, saya mau mengingatkan saja kepada pemda, kalau mereka dijalankan secara waralaba maka pemda wajib untuk mendorong, bukan menghalangi. Ini ada dalam PP No 40 tahun 2007 mengenai waralaba dan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM.
Dalam PP waralaba dan UU UMKM, dicantumkan secara jelas bahwa pemerintah dan pemda wajib mendorong perkembangan waralaba di daerah. Kalau ada waralaba yang distop maka pejabat itu melanggar UU dan harus ditindak gubernurnya.
Sekarang ini kebijakan sejenis itu dimana saja?
Di DKI Jakarta banyak, kalau memang dikembangkan dalam company own store, satu perusahaan mengembangkan banyak outlet, itu saya setuju dibatasi. Tapi kalau itu dikembangan secara waralaba dan penerima waralaba adalah pengusaha daerah, maka pemerintah tidak boleh menutup, namun justru harus mendorong.
Saya dengar dari sekian banyak yang dilarang izinnya (oleh Pemda DKI) ada juga yang minimarket waralaba. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur ada. Itu hanya kekurangan pahaman pejabat pemda apa arti waralaba, kedua juga mereka tidak membaca UU yang ada.
Saya menyarankan sebagai ketua Wali dan Ketua Komite Tetap Kadin bidang Waralaba. Tanya saja ke kami apa itu waralaba. Saya khawatir dengan tindakan seperti ini melanggar UU.
Upaya yang telah dilakukan Wali?
Saya sudah menyampaikan hal ini secara tertulis kepada menteri perdagangan, bahwa upaya menghalangi pertumbuhan waralaba pihak pemerintah pusat harus menjadi perhatian besar.
Sebaiknya pemda-pemda itu mengetahui hakekat waralaba itu. Setahu saya mereka tidak mengerti apa itu waralaba. Mereka hanya mengerti ada pasar moderen, masuk ke daerah menggusur pasar tradisional, itu gambaran mereka.
Padahal waralaba itu memberikan kesempatan lapangan kerja, terutama dilokasi dimana waralaba itu berada. Kalau terjadi persaingan itu tugas pemerintah bagaimana mengaturnya, tapi jangan sampai menutup (waralaba minimarket). Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasar tradisonal tetap jalan, dan waralaba (minimarket) juga jalan.
Selama ini pemda beralasan kebijakan itu untuk tidak menjamurnya minimarket?
Kalau kita mau menjadi kota megapolitan semua ritel-ritel harus menjadi ritel moderen. Tetapi saya tidak katakan kalau pasar tradisional tidak boleh hidup, mereka harus tetap hidup. Masalahnya bagaimana mengaturnya, kalau menahan itu melanggar UU, Wali bisa menuntut.
Imbasnya apa dong kalau ini dibiarkan?
Biasanya mereka (minimarket) buka 24 jam, minimal 2 shift maksimal 3 shift, kalau satu shift saja 6 pegawai maka bisa menyerap tenaga kerja hingga 18 orang per outlet. Kalau itu ribuan berapa tenaga kerja yang bisa diserap? Juga waralaba itu kan pengusaha setempat, bukan pengusaha wilayah lain, jadi berkembangnya waralaba di daerah akan mendorong kota berkembang menjadi lebih hidup.
Selama ini porsi minimarket untuk waralaba berapa?
Ritel perputarannya di waralaba itu mencapai Rp 50 triliun per tahun, atau mengambil porsi hampir 40%, itu minimarket saja. Ini cukup besar, kalau ini dilarang, tenaga kerja yang belum terserap cukup besar loh.
Memang Wali sudah mengupayakan apa saja khususnya ke pemda DKI?
Terus terang saya dengan Foke (Gubernur DKI Jakarta) sejak kecil berteman, dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kesan saya bahwa pemda tidak memahami apa yang dimaksud dengan waralaba.
Misalnya dalam perda pasar swasta yang sudah diganti, pasar yaitu ada supermarket, minimarket dan waralaba, itu saja sudah salah. Waralaba itu bukan pasar, itu sistem, suatu sistem, suatu pihak memberikan hak merek pada pihak lain, masing-masing pihak independen tidak saling memiliki.
Kalau ritel dilarang, sekarang bengkel, apotik, cuci motor, cuci helm sekarang menjamur. Kalau itu terjadi jadi lucu, karena banyak pelaku usaha kecil lainnya disektor itu yang bukan waralaba. Itu kesalahan yang patal dilakukan oleh pemda. Pak Foke bilang akan dipelajari.
Bukankah sekarang sedang dibahas perdanya?
Betul sekarang sedang dibahas, tapi celakanya kami tidak pernah diundang, padahal dalam pembahasan kementerian perdagangan soal waralaba saya selalu diundang. Kalau pemda DKI tidak pernah mengundang.
by detik finance
Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) mengungkapkan fenomena ini harus disikapi tegas. Pemerintah didesak untuk melakukan kebijakan yang pro terhadap pelaku usaha waralaba lokal.
Kasus-kasus penolakan izin waralaba minimarket di beberapa daerah bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi filter bagi dominasi asing disektor waralaba khususnya untuk ritel minimarket namun juga bisa menghambat perkembangan waralaba secara keseluruhan termasuk waralaba lokal.
Sektor waralaba di Tanah Air di tahun ini diperkirakan akan terus menggeliat, pada tahun 2009 saja omset Rp 82 triliun terakumulasi dari sektor ritel, makanan minuman dan lain-lain. Perdagangan bebas ACFTA maupun ASEAN-Australia New Zealand FTA (AANZFTA) dipastikan akan menambah gairah sektor waralaba di Tanah Air.
Berikut ini wawancara detikFinance dengan Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (Wali) Amir Karamoy di Jakarta, beberapa waktu lalu:
Bagaimana anda melihat waralaba asing khususnya di sektor minimarket?
Saya setuju kalau asing itu dibatasi, dan harus dikembangkan secara waralaba. Jadi kalau waralaba itu bisa dinikmati pengusaha dalam negeri di daerah, bukan asing. Terus terang saya ingin kalau Carrefour itu waralaba. Seharusnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) putusannya itu yang didorong itu adalah waralaba.
Terkait perdagangan bebas ACFTA, apa yang anda usulkan bagi pemerintah di sektor waralaba?
Dari sudut pandang waralaba, saya minta kepada pemerintah bahwa seluruh waralaba asal China harus franchise. Yang di saya saja sudah ada 6 perusahaan yang akan masuk jenis diantaranya waralaba kosmetik, ritel, herbal.
Siapa saja mereka?
Mareka masih inisiasi, baru mau masuk masih tanya-tanya regulasi di Indonesia bidangya ritel, makanan, herbal, klinik, rumah sakit mereka juga mau masuk, itu pasti. Pada tahun 2010 akhir pasti mereka masuk. Sekarang mereka masih tanya-tanya dengan saya soal aturan di sini.
Kenapa mereka tertarik?
Pasar Indonesia luar biasa, pasar waralaba kita terbesar di dunia. Kalau di ASEAN ini kita saingannya cuma dengan Filipina tapi penduduk kita lebih besar.
Saya minta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa waralaba China yang masuk ke Indonesia itu harus dipaksa diwaralabakan melalui permendag pokoknya aturan pemerintah. Jadi mereka dipaksa jangan sampai ia mengembangkan company own-nya disini.
Jangan sampai nanti semuanya menjual produk-produk dari China, juga harus menjual dengan persentase 60% produk China, 40% produk lokal, kalau tidak kita dilibas habis karena mereka jual yang murah, mereka mudah tersebar kemana-mana.
Misalnya kalau mereka masuk di klinik, herbal kita bisa kesulitan. Pokoknya kalau sebagai waralaba wellcome saja, tapi kalau nggak, kita nggak setuju. Saya sudah sampaikan hal ini ke merek, dan mereka sudah kelihatannya setuju, mereka kelihatannya menghargai.
Sejumlah 6 perusahaan itu akan saya hantar ke kementerian perdagangan. Mereka tahun 2010 sudah mulai, pemerintahnya mendukung penuh, mereka juga sudah tunjuk lawyernya dari Indonesia
Bagaimana sikap anda soal pembatasan izin minimarket, yang umumnya adalah pelaku waralaba lokal, seperti di DKI Jakarta?
Ini trennya terjadi dibeberapa daerah, saya mau mengingatkan saja kepada pemda, kalau mereka dijalankan secara waralaba maka pemda wajib untuk mendorong, bukan menghalangi. Ini ada dalam PP No 40 tahun 2007 mengenai waralaba dan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM.
Dalam PP waralaba dan UU UMKM, dicantumkan secara jelas bahwa pemerintah dan pemda wajib mendorong perkembangan waralaba di daerah. Kalau ada waralaba yang distop maka pejabat itu melanggar UU dan harus ditindak gubernurnya.
Sekarang ini kebijakan sejenis itu dimana saja?
Di DKI Jakarta banyak, kalau memang dikembangkan dalam company own store, satu perusahaan mengembangkan banyak outlet, itu saya setuju dibatasi. Tapi kalau itu dikembangan secara waralaba dan penerima waralaba adalah pengusaha daerah, maka pemerintah tidak boleh menutup, namun justru harus mendorong.
Saya dengar dari sekian banyak yang dilarang izinnya (oleh Pemda DKI) ada juga yang minimarket waralaba. Beberapa daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur ada. Itu hanya kekurangan pahaman pejabat pemda apa arti waralaba, kedua juga mereka tidak membaca UU yang ada.
Saya menyarankan sebagai ketua Wali dan Ketua Komite Tetap Kadin bidang Waralaba. Tanya saja ke kami apa itu waralaba. Saya khawatir dengan tindakan seperti ini melanggar UU.
Upaya yang telah dilakukan Wali?
Saya sudah menyampaikan hal ini secara tertulis kepada menteri perdagangan, bahwa upaya menghalangi pertumbuhan waralaba pihak pemerintah pusat harus menjadi perhatian besar.
Sebaiknya pemda-pemda itu mengetahui hakekat waralaba itu. Setahu saya mereka tidak mengerti apa itu waralaba. Mereka hanya mengerti ada pasar moderen, masuk ke daerah menggusur pasar tradisional, itu gambaran mereka.
Padahal waralaba itu memberikan kesempatan lapangan kerja, terutama dilokasi dimana waralaba itu berada. Kalau terjadi persaingan itu tugas pemerintah bagaimana mengaturnya, tapi jangan sampai menutup (waralaba minimarket). Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasar tradisonal tetap jalan, dan waralaba (minimarket) juga jalan.
Selama ini pemda beralasan kebijakan itu untuk tidak menjamurnya minimarket?
Kalau kita mau menjadi kota megapolitan semua ritel-ritel harus menjadi ritel moderen. Tetapi saya tidak katakan kalau pasar tradisional tidak boleh hidup, mereka harus tetap hidup. Masalahnya bagaimana mengaturnya, kalau menahan itu melanggar UU, Wali bisa menuntut.
Imbasnya apa dong kalau ini dibiarkan?
Biasanya mereka (minimarket) buka 24 jam, minimal 2 shift maksimal 3 shift, kalau satu shift saja 6 pegawai maka bisa menyerap tenaga kerja hingga 18 orang per outlet. Kalau itu ribuan berapa tenaga kerja yang bisa diserap? Juga waralaba itu kan pengusaha setempat, bukan pengusaha wilayah lain, jadi berkembangnya waralaba di daerah akan mendorong kota berkembang menjadi lebih hidup.
Selama ini porsi minimarket untuk waralaba berapa?
Ritel perputarannya di waralaba itu mencapai Rp 50 triliun per tahun, atau mengambil porsi hampir 40%, itu minimarket saja. Ini cukup besar, kalau ini dilarang, tenaga kerja yang belum terserap cukup besar loh.
Memang Wali sudah mengupayakan apa saja khususnya ke pemda DKI?
Terus terang saya dengan Foke (Gubernur DKI Jakarta) sejak kecil berteman, dalam beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa kesan saya bahwa pemda tidak memahami apa yang dimaksud dengan waralaba.
Misalnya dalam perda pasar swasta yang sudah diganti, pasar yaitu ada supermarket, minimarket dan waralaba, itu saja sudah salah. Waralaba itu bukan pasar, itu sistem, suatu sistem, suatu pihak memberikan hak merek pada pihak lain, masing-masing pihak independen tidak saling memiliki.
Kalau ritel dilarang, sekarang bengkel, apotik, cuci motor, cuci helm sekarang menjamur. Kalau itu terjadi jadi lucu, karena banyak pelaku usaha kecil lainnya disektor itu yang bukan waralaba. Itu kesalahan yang patal dilakukan oleh pemda. Pak Foke bilang akan dipelajari.
Bukankah sekarang sedang dibahas perdanya?
Betul sekarang sedang dibahas, tapi celakanya kami tidak pernah diundang, padahal dalam pembahasan kementerian perdagangan soal waralaba saya selalu diundang. Kalau pemda DKI tidak pernah mengundang.
by detik finance
Acuhkan Wall Street, Bursa Asia 'Menghijau'
Tokyo - Pelemahan yang terjadi di bursa Wall Street tidak berimbas ke bursa regional. Indeks saham di bursa-bursa Asia justru 'menghijau' dan mengabaikan sentimen negatif data pengangguran AS yang mengecewakan.
Bursa Wall Street ditutup melemah meski tipis setelah sempat terjerembab jauh akibat data pengangguran yang mengecewakan. Pada perdagangan Kamis (25/2/2010), indeks Dow Jones industrial average ditutup melemah tipis 53,13 poin (0,51%) ke level 10.321,03. Indeks Standard & Poor's 500 juga melemah 2,30 poin (0,21%) ke level 1.102,94 dan Nasdaq melemah 1,68 poin (0,08%) ke level 2.234,22.
Pada perdagangan Jumat (26/2/2010), bursa-bursa Asia bergerak menguat meski tidak terlalu signifikan. Penguatan bursa-bursa Asia lebih lanjut tertahan oleh sentimen negatif ancaman penurunan peringkat Yunani.
Lembaga pemeringkat Moody's menyatakan perubahan peringkat Yunani akan tergantung bagaimana negara tersebut menyusun sebuah rencana reformasi fiskal. Sementara Standard & Poor's menyatakan akan menurunkan peringkat Yunani 1 atau 2 tingkat dalam sebulan ke depan. Jika hal itu benar-benar dilakukan, maka dikhawatirkan akan semakin meningkatkan biaya utang Yunani.
Pergerakan bursa-bursa Asia pada Jumat akhir pekan ini adalah:
Indeks Shanghai melemah tipis 8,68 poin (0,28%) ke level 3.051,94.
Indeks Hang Seng menguat 209,13 poin (1,03%) ke level 20.608,70.
Indeks Nikkei-225 menguat 24,07 poin (0,24%) ke level 10.126,03.
Indeks Straits Times menguat 1,71 poin (0,06%) ke level 2.750,86.
Indeks KOSPI naik tipis 7,07 poin (0,45%) ke level 1.594,58.
Indeks Sydney naik 43,6 poin (0,95%) ke level 4.637,7.
Bursa Efek Indonesia dan Kuala Lumpur libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Hanya Bursa Shanghai yang melemah akibat rontoknya saham-saham perbankan. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran seputar masalah pengetatn kredit. Demikian pula saham-saham komoditas ikut melorot seiring turunnya harga komoditas.
Sedangkan bursa-bursa Eropa juga memulai perdagangan Jumat akhir pekan ini dengan penguatan yang cukup signifikan. Indeks DAX 30 naik 1,02%, CAC 40 naik 0,95%, FTSE 100 naik 1,03%.
by detik finance
Bursa Wall Street ditutup melemah meski tipis setelah sempat terjerembab jauh akibat data pengangguran yang mengecewakan. Pada perdagangan Kamis (25/2/2010), indeks Dow Jones industrial average ditutup melemah tipis 53,13 poin (0,51%) ke level 10.321,03. Indeks Standard & Poor's 500 juga melemah 2,30 poin (0,21%) ke level 1.102,94 dan Nasdaq melemah 1,68 poin (0,08%) ke level 2.234,22.
Pada perdagangan Jumat (26/2/2010), bursa-bursa Asia bergerak menguat meski tidak terlalu signifikan. Penguatan bursa-bursa Asia lebih lanjut tertahan oleh sentimen negatif ancaman penurunan peringkat Yunani.
Lembaga pemeringkat Moody's menyatakan perubahan peringkat Yunani akan tergantung bagaimana negara tersebut menyusun sebuah rencana reformasi fiskal. Sementara Standard & Poor's menyatakan akan menurunkan peringkat Yunani 1 atau 2 tingkat dalam sebulan ke depan. Jika hal itu benar-benar dilakukan, maka dikhawatirkan akan semakin meningkatkan biaya utang Yunani.
Pergerakan bursa-bursa Asia pada Jumat akhir pekan ini adalah:
Indeks Shanghai melemah tipis 8,68 poin (0,28%) ke level 3.051,94.
Indeks Hang Seng menguat 209,13 poin (1,03%) ke level 20.608,70.
Indeks Nikkei-225 menguat 24,07 poin (0,24%) ke level 10.126,03.
Indeks Straits Times menguat 1,71 poin (0,06%) ke level 2.750,86.
Indeks KOSPI naik tipis 7,07 poin (0,45%) ke level 1.594,58.
Indeks Sydney naik 43,6 poin (0,95%) ke level 4.637,7.
Bursa Efek Indonesia dan Kuala Lumpur libur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Hanya Bursa Shanghai yang melemah akibat rontoknya saham-saham perbankan. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran seputar masalah pengetatn kredit. Demikian pula saham-saham komoditas ikut melorot seiring turunnya harga komoditas.
Sedangkan bursa-bursa Eropa juga memulai perdagangan Jumat akhir pekan ini dengan penguatan yang cukup signifikan. Indeks DAX 30 naik 1,02%, CAC 40 naik 0,95%, FTSE 100 naik 1,03%.
by detik finance
BI Rate Masih Berpeluang Naik di Semester I-2010
Jakarta - Meski Bank Indonesia (BI) menyatakan tidak akan ada perubahan terhadap suku bunga acuan atau BI Rate hingga semester I 2010, sejumlah kalangan berpendapat justru BI Rate masih berpotensi untuk naik.
Menurut Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Tony Prasetyantono, faktor yang sangat mempengaruhi naiknya BI Rate tersebut potensi kenaikan inflasi dan melemahnya rupiah menuju pertengahan tahun 2010.
"BI rate sejauh ini memang tidak perlu diubah. Barulah nanti jika inflasi yoy menyentuh 4,5% atau 5%, BI rate perlu dinaikkan menjadi 6,75%. Jika hal ini diikuti dengan merosotnya kurs rupiah, barulah BI rate perlu dinaikkan menjadi 7,0%," katanya saat dihubungi detikFinance, Sabtu (27/2/2010).
Ia mengatakan, saat ini BI Rate masih akan diam di tempat, tidak naik maupun turun untuk sementara waktu. Jika diturunkan, tidak bisa dipastikan akan menurunkan suku bunga kredit di kalangan perbankan. Sementara jika dinaikkan, tidak ada alasan yang kuat.
Menurutnya, Indonesia sedang menikmati capital inflow, yang bisa dideteksi dari kenaikan IHSG dan cadangan devisa BI yang mencapai US$ 70 miliar. Rupiah juga sudah nyaman bertengger di level Rp 9.300-9.400. Ini level yang sesuai ekspektasi.
"Sedangkan inflasi yoy, yang sekarang 3,72% juga merupakan level yang sesuai ekspektasi," tambahnya.
Secara terpisah, Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ruang untuk menurunkan BI Rate sudah tidak ada lagi, kemungkinan yang ada hanya naik seiring dengan tekanan inflasi yang juga bergerak naik.
"Tapi BI Rate tidak naik saja untuk tahun ini sudah memberikan sinyal yang cukup baik bagi perekonomian kita," tambahnya.
sumber detik fin
Menurut Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Tony Prasetyantono, faktor yang sangat mempengaruhi naiknya BI Rate tersebut potensi kenaikan inflasi dan melemahnya rupiah menuju pertengahan tahun 2010.
"BI rate sejauh ini memang tidak perlu diubah. Barulah nanti jika inflasi yoy menyentuh 4,5% atau 5%, BI rate perlu dinaikkan menjadi 6,75%. Jika hal ini diikuti dengan merosotnya kurs rupiah, barulah BI rate perlu dinaikkan menjadi 7,0%," katanya saat dihubungi detikFinance, Sabtu (27/2/2010).
Ia mengatakan, saat ini BI Rate masih akan diam di tempat, tidak naik maupun turun untuk sementara waktu. Jika diturunkan, tidak bisa dipastikan akan menurunkan suku bunga kredit di kalangan perbankan. Sementara jika dinaikkan, tidak ada alasan yang kuat.
Menurutnya, Indonesia sedang menikmati capital inflow, yang bisa dideteksi dari kenaikan IHSG dan cadangan devisa BI yang mencapai US$ 70 miliar. Rupiah juga sudah nyaman bertengger di level Rp 9.300-9.400. Ini level yang sesuai ekspektasi.
"Sedangkan inflasi yoy, yang sekarang 3,72% juga merupakan level yang sesuai ekspektasi," tambahnya.
Secara terpisah, Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ruang untuk menurunkan BI Rate sudah tidak ada lagi, kemungkinan yang ada hanya naik seiring dengan tekanan inflasi yang juga bergerak naik.
"Tapi BI Rate tidak naik saja untuk tahun ini sudah memberikan sinyal yang cukup baik bagi perekonomian kita," tambahnya.
sumber detik fin
Suku Bunga Kredit Idealnya 11,5%
Jakarta - Bank Indonesia (BI) harus bisa mendesak kalangan perbankan dalam negeri menurunkan tingkat suku bunganya sesuai dengan suku bunga acuan atau BI Rate saat ini. Dengan BI Rate berada di tingkat 6,5 persen, maka seharusnya rata-rata suku bunga kredit berada di tingkat 11,5 persen.
"BI harus memastikan transmisi kebijakan moneternya jalan. Dengan kata lain, suku bunga pinjaman harus dapat turun sesuai dengan level BI rate-nya," kata Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa saat dihubungi detikFinance, Sabtu (27/2/2010).
Ia mengatakan, saat ini BI Rate belum akan bergerak, tidak naik maupun turun. Menurutnya, Penahanan BI rate pada level yang rendah saat ini akan memberikan peluang bagi bunga pinjaman untuk turun ke level yang seharusnya.
"Tentunya BI juga harus berusaha lebih keras lagi," katanya.
Purbaya menambahkan, bila penurunan suku bunga kredit ini terjadi maka pertumbuhna sektor riil Indonesia tahun ini bisa lebih pesat lagi.
Sebelumnya, BI memberikan sinyal tidak akan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sampai semester I-2010. BI memprediksi laju inflasi sepanjang semester I-2010 masih terkendali dan sesuai target.
BI memprediksi inflasi pada bulan Februari ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada Januari lalu. Prediksi tersebut terlihat mulai turunnya harga beras dan mulai membaiknya nilai tukar rupiah.
sumber detik fin
"BI harus memastikan transmisi kebijakan moneternya jalan. Dengan kata lain, suku bunga pinjaman harus dapat turun sesuai dengan level BI rate-nya," kata Ekonom Danareksa Purbaya Yudhi Sadewa saat dihubungi detikFinance, Sabtu (27/2/2010).
Ia mengatakan, saat ini BI Rate belum akan bergerak, tidak naik maupun turun. Menurutnya, Penahanan BI rate pada level yang rendah saat ini akan memberikan peluang bagi bunga pinjaman untuk turun ke level yang seharusnya.
"Tentunya BI juga harus berusaha lebih keras lagi," katanya.
Purbaya menambahkan, bila penurunan suku bunga kredit ini terjadi maka pertumbuhna sektor riil Indonesia tahun ini bisa lebih pesat lagi.
Sebelumnya, BI memberikan sinyal tidak akan menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) sampai semester I-2010. BI memprediksi laju inflasi sepanjang semester I-2010 masih terkendali dan sesuai target.
BI memprediksi inflasi pada bulan Februari ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada Januari lalu. Prediksi tersebut terlihat mulai turunnya harga beras dan mulai membaiknya nilai tukar rupiah.
sumber detik fin
Selasa, 16 Februari 2010
IHSG Pilih Berjalan Perlahan
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin awal pekan kemarin ditutup melemah dalam volume transaksi yang sangat tipis akibat liburnya sebagian besar bursa Asia memperingati Imlek.
Pada perdagangan Senin (15/2/2010), IHSG akhirnya ditutup melemah 16,681 poin (0,66%) ke level 2.517,456. Indeks LQ 45 juga melemah 4,402 poin (0,89%) ke level 488,897. Volume transaksi juga hanya setengah dari rata-rata harian.
Kelesuan tampaknya masih akan menjalari perdagangan Selasa (16/2/2010), mengingat sebagian bursa masih libur Imlek. Ditambah bursa Wall Street yang pada Senin kemarin masih libur memperingati 'President's Day', investor pun semakin enggan untuk bertransaksi penuh.
Sementara Bursa Tokyo mengawali perdagangan Selasa ini di teritori positif setelah kemarin merilis angka pertumbuhan ekonomi yang cukup melegakan pada kuartal IV-2009. Indeks Nikkei-225 dibuka menguat tipis 29,71 poin (0,30%) ke level 10.043,01.
Berikut rekomendasi saham untuk hari ini:
eTrading Securities:
IHSG pada hari ini berpotensi menguat pada kisaran 2,520 -2,550. Meski kemarin ditutup melemah 16 poin (-0.65%) ke level 2,517.45 namun Asing mencatatkan NET BUY sebesar Rp 1,7 T. Secara teknikal indeks masih berada dalam trend kenaikan, indicator MACD juga telah menunjukan berakhirnya bearish signal. Investor bisa mencermati saham-saham MEDC, HEXA dan ASRI.
Panin Sekuritas:
Pada perdagangan kemarin, transaksi relatif sepi sehubungan dengan libur imlek pada beberapa negara Asia. Nilai transaksi tercatat hanya mencapai Rp2,67T. Sementara hari ini kami perkirakan indeks masih akan bergerak sideways dengan kecenderungan melemah. Belum adanya sentimen positif menyebabkan indeks sulit untuk rally lebih lanjut pasca menembus level 2.500. Hari ini IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran support-resistance 2.490-2.525.
sumber detik finance
Pada perdagangan Senin (15/2/2010), IHSG akhirnya ditutup melemah 16,681 poin (0,66%) ke level 2.517,456. Indeks LQ 45 juga melemah 4,402 poin (0,89%) ke level 488,897. Volume transaksi juga hanya setengah dari rata-rata harian.
Kelesuan tampaknya masih akan menjalari perdagangan Selasa (16/2/2010), mengingat sebagian bursa masih libur Imlek. Ditambah bursa Wall Street yang pada Senin kemarin masih libur memperingati 'President's Day', investor pun semakin enggan untuk bertransaksi penuh.
Sementara Bursa Tokyo mengawali perdagangan Selasa ini di teritori positif setelah kemarin merilis angka pertumbuhan ekonomi yang cukup melegakan pada kuartal IV-2009. Indeks Nikkei-225 dibuka menguat tipis 29,71 poin (0,30%) ke level 10.043,01.
Berikut rekomendasi saham untuk hari ini:
eTrading Securities:
IHSG pada hari ini berpotensi menguat pada kisaran 2,520 -2,550. Meski kemarin ditutup melemah 16 poin (-0.65%) ke level 2,517.45 namun Asing mencatatkan NET BUY sebesar Rp 1,7 T. Secara teknikal indeks masih berada dalam trend kenaikan, indicator MACD juga telah menunjukan berakhirnya bearish signal. Investor bisa mencermati saham-saham MEDC, HEXA dan ASRI.
Panin Sekuritas:
Pada perdagangan kemarin, transaksi relatif sepi sehubungan dengan libur imlek pada beberapa negara Asia. Nilai transaksi tercatat hanya mencapai Rp2,67T. Sementara hari ini kami perkirakan indeks masih akan bergerak sideways dengan kecenderungan melemah. Belum adanya sentimen positif menyebabkan indeks sulit untuk rally lebih lanjut pasca menembus level 2.500. Hari ini IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran support-resistance 2.490-2.525.
sumber detik finance
China Berpeluang Miliki Cadangan Emas Terbesar di Dunia
Jakarta - China diprediksi menjadi negara dengan posisi cadangan emas terbesar di dunia. Saat ini posisi cadangan emas China sebanyak 1.159,4 ton.
"Dalam waktu beberapa tahun ke depan, China bisa menjadi negara dengan cadangan emas terbesar di dunia," ujar VP Research & Analyst PT Valbury Asia Futures, Nico Omer Jonchere di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (15/2/2010).
Menurut Nico, saat ini China berada di posisi ke 6 dengan cadangan emas sebanyak 1.159,4 ton. Indonesia berada di posisi 37 dengan cadangan emas sebanyak 73,1 ton.
Swiss berada di posisi 7 dengan cadangan emas sebanyak 1.144,1 ton. Perancis di posisi 5 sebanyak 2.445,1 ton. Italia di posisi ke 4 sebanyak 2.451,8 ton.
International Monetary Fund (IMF) berada di posisi ke 3 dengan cadangan emas sebanyak 3.217,3 ton. IMF baru saja menjual cadangan emasnya sebanyak 403 ton ke India, Mauritius dan Srilanka. Sebelumnya, IMF berada di posisi ke 2.
Posisi ke 2 diduduki oleh Jerman dengan cadangan emas sebanyak 3.408,3 ton. Sedangkan di posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan cadangan emas sebanyak 8.133,5 ton.
"Posisi AS ini dipertanyakan banyak orang. Banyak yang mengatakan kalau emas AS sudah hampir habis karena banyak diperdagangkan dengan mekanisme pinjam meminjam dengan pihak lain," ujar Nico.
Menurut Nico, jika China menggunakan seluruh cadangan devisanya yang mencapai US$ 2,2 triliun itu untuk membeli emas, jumlah cadangan emas China bisa langsung bertambah 6.000 ton.
"Tapi mereka tidak melakukan itu. China juga sebelumnya tidak masuk 10 besar. Mereka masuk dengan cara melakukan pembelian emas dari tambang-tambang mereka sendiri," ujarnya.
Nico mengatakan, China saat ini menjadi negara dengan produksi emas terbesar di dunia. Namun emas yang diproduksi negara tersebut kebanyakan dibeli oleh bank sentral untuk meningkatkan cadangan emas mereka.
"Dengan cara ini, pembelian emas oleh bank sentral China tidak mempengaruhi harga pasar. Dan ini mereka lakukan terus. Proyeksi mengatakan dalam beberapa tahun ke depan cadangan emas China bisa menjadi yang terbesar di dunia," jelas Nico.
Selain itu, Nico mengatakan dunia sedang dalam peralihan menuju perburuan emas. Dan menurutya, China pun kini melakukan perubahan budaya masyarakat dalam perburuan emas.
"Pemerintah China sekarang menganjurkann rakyatnya menabung dan membeli produk-produk emas. Mereka sadar bahwa ke depan, emas menjadi salah satu komoditas penting yang menjaga perekonomian. Jadi siapa yang pegang emas akan lebih aman di masa depan," ujarnya.
sumber detik finance
"Dalam waktu beberapa tahun ke depan, China bisa menjadi negara dengan cadangan emas terbesar di dunia," ujar VP Research & Analyst PT Valbury Asia Futures, Nico Omer Jonchere di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (15/2/2010).
Menurut Nico, saat ini China berada di posisi ke 6 dengan cadangan emas sebanyak 1.159,4 ton. Indonesia berada di posisi 37 dengan cadangan emas sebanyak 73,1 ton.
Swiss berada di posisi 7 dengan cadangan emas sebanyak 1.144,1 ton. Perancis di posisi 5 sebanyak 2.445,1 ton. Italia di posisi ke 4 sebanyak 2.451,8 ton.
International Monetary Fund (IMF) berada di posisi ke 3 dengan cadangan emas sebanyak 3.217,3 ton. IMF baru saja menjual cadangan emasnya sebanyak 403 ton ke India, Mauritius dan Srilanka. Sebelumnya, IMF berada di posisi ke 2.
Posisi ke 2 diduduki oleh Jerman dengan cadangan emas sebanyak 3.408,3 ton. Sedangkan di posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan cadangan emas sebanyak 8.133,5 ton.
"Posisi AS ini dipertanyakan banyak orang. Banyak yang mengatakan kalau emas AS sudah hampir habis karena banyak diperdagangkan dengan mekanisme pinjam meminjam dengan pihak lain," ujar Nico.
Menurut Nico, jika China menggunakan seluruh cadangan devisanya yang mencapai US$ 2,2 triliun itu untuk membeli emas, jumlah cadangan emas China bisa langsung bertambah 6.000 ton.
"Tapi mereka tidak melakukan itu. China juga sebelumnya tidak masuk 10 besar. Mereka masuk dengan cara melakukan pembelian emas dari tambang-tambang mereka sendiri," ujarnya.
Nico mengatakan, China saat ini menjadi negara dengan produksi emas terbesar di dunia. Namun emas yang diproduksi negara tersebut kebanyakan dibeli oleh bank sentral untuk meningkatkan cadangan emas mereka.
"Dengan cara ini, pembelian emas oleh bank sentral China tidak mempengaruhi harga pasar. Dan ini mereka lakukan terus. Proyeksi mengatakan dalam beberapa tahun ke depan cadangan emas China bisa menjadi yang terbesar di dunia," jelas Nico.
Selain itu, Nico mengatakan dunia sedang dalam peralihan menuju perburuan emas. Dan menurutya, China pun kini melakukan perubahan budaya masyarakat dalam perburuan emas.
"Pemerintah China sekarang menganjurkann rakyatnya menabung dan membeli produk-produk emas. Mereka sadar bahwa ke depan, emas menjadi salah satu komoditas penting yang menjaga perekonomian. Jadi siapa yang pegang emas akan lebih aman di masa depan," ujarnya.
sumber detik finance
Jumat, 12 Februari 2010
Fed's Bernanke Outlines Steps To Pull Back on Stimulus Plan
Federal Reserve Chairman Ben Bernanke Wednesday detailed how the U.S. central bank will begin to wean the economy off its extraordinary stimulus, even as he stressed it was not yet time to do so.
Bernanke said the Fed would likely begin tightening monetary policy by removing cash from the financial system before it turns to raise benchmark short-term interest rates.
In his most comprehensive description to date of how the Fed aims to dismantle its extensive emergency economic supports, he also said the central bank could soon raise the discount rate it charges banks for emergency loans, but stressed that would not be akin to a tightening in monetary policy.
"Although at present the U.S. economy continues to require the support of highly accommodative monetary policies, at some point the Federal Reserve will need to tighten financial conditions," Bernanke said in remarks prepared for a hearing of the House Financial Services Committee.
The hearing on the Fed's exit strategy was postponed because of heavy snow, but the Fed released Bernanke's prepared remarks.
Some lawmakers have worried the Fed's aggressive stimulus for the economy could spark inflation.
The Fed's willingness to raise the discount rate, which could come before its next policy meeting March 16, signals it believes that financial markets are working better, a precondition for raising interest rates.
The Fed's move toward withdrawing monetary policy accommodation contrasted with the Bank of England, which is contemplating adding more money to Britain's fragile economy.
Bernanke's comments were seen as suggesting the Fed would tighten before the European Central Bank, which is facing debt crisis among some euro-zone countries, boosting the dollar against the euro.
U.S. stock indexes were mostly flat. Big Wall Street firms polled by Reuters last week expect the Fed to raise rates in the final three months of this year. .
The U.S. central bank has pumped more than $1 trillion into the economy after it slashed benchmark rates to near zero to combat the worst financial crisis since the Great Depression. While the economy has grown for the past two quarters, the unemployment rate is at a lofty 9.7 percent.
Bernanke said the outlook for monetary policy currently remains "about the same" as it was at the Fed's last policy meeting on Jan. 26-27, and he repeated the Fed's pledge to hold interest rates exceptionally low for an extended period.
He said the Fed could begin by testing tools to absorb the massive amount of reserves it had pumped into the banking system, such as reverse repurchase agreements and term deposits for banks at the central bank, in small amounts to prepare markets.
As the time to tighten financial conditions drew nearer, the Fed could ramp up reserve-draining operations. Absorbing reserves would give policymakers tighter control over short-term interest rates, Bernanke said.
Ultimately, the Fed would increase the rate it pays on reserves banks hold at the central bank as its way to take its foot off the monetary accelerator pedal. Raising the interest rate on reserves would encourage banks to park funds with the Fed, taking the money out of circulation.
The Fed has greatly expanded its balance sheet with purchases of mortgage-related debt as part of its efforts to revive the economy.
Ben Bernanke
Pablo Martinez Monsivais / ASSOCIATED PRESS
Federal Reserve Bank Chairman Ben Bernanke
Bernanke said the Fed is not likely to sell any of those holdings in the near term, "at least not until after policy tightening has gotten under way and the economy is clearly in a sustainable recovery." However, when the recovery has advanced and more tightening is needed, the Fed could sell securities, Bernanke said.
Any such sales would likely be gradual and markets would receive ample warning, he said.
The Fed will also return its vast array of emergency lending measures to pre-crisis norms, including raising the discount rate and shortening the duration of loans at its emergency lending window, Bernanke said.
The Fed pulled the discount rate closer to the federal funds rate during the severe credit crunch to encourage banks to use it to obtain short-term funding.
Before the crisis hit, the discount rate was 1 percentage point higher than the benchmark borrowing costs. It now stands at 0.5 percent, while the federal funds rate is between zero and 0.25 percent.
With the Fed's balance sheet abnormally large, controlling the federal funds rate can be difficult, Bernanke said.
During the transition, the Fed will likely communicate its policy stance through a combination of the interest paid on reserves and targets for reserve quantities.
Copyright 2010 Reuters.
Bernanke said the Fed would likely begin tightening monetary policy by removing cash from the financial system before it turns to raise benchmark short-term interest rates.
In his most comprehensive description to date of how the Fed aims to dismantle its extensive emergency economic supports, he also said the central bank could soon raise the discount rate it charges banks for emergency loans, but stressed that would not be akin to a tightening in monetary policy.
"Although at present the U.S. economy continues to require the support of highly accommodative monetary policies, at some point the Federal Reserve will need to tighten financial conditions," Bernanke said in remarks prepared for a hearing of the House Financial Services Committee.
The hearing on the Fed's exit strategy was postponed because of heavy snow, but the Fed released Bernanke's prepared remarks.
Some lawmakers have worried the Fed's aggressive stimulus for the economy could spark inflation.
The Fed's willingness to raise the discount rate, which could come before its next policy meeting March 16, signals it believes that financial markets are working better, a precondition for raising interest rates.
The Fed's move toward withdrawing monetary policy accommodation contrasted with the Bank of England, which is contemplating adding more money to Britain's fragile economy.
Bernanke's comments were seen as suggesting the Fed would tighten before the European Central Bank, which is facing debt crisis among some euro-zone countries, boosting the dollar against the euro.
U.S. stock indexes were mostly flat. Big Wall Street firms polled by Reuters last week expect the Fed to raise rates in the final three months of this year. .
The U.S. central bank has pumped more than $1 trillion into the economy after it slashed benchmark rates to near zero to combat the worst financial crisis since the Great Depression. While the economy has grown for the past two quarters, the unemployment rate is at a lofty 9.7 percent.
Bernanke said the outlook for monetary policy currently remains "about the same" as it was at the Fed's last policy meeting on Jan. 26-27, and he repeated the Fed's pledge to hold interest rates exceptionally low for an extended period.
He said the Fed could begin by testing tools to absorb the massive amount of reserves it had pumped into the banking system, such as reverse repurchase agreements and term deposits for banks at the central bank, in small amounts to prepare markets.
As the time to tighten financial conditions drew nearer, the Fed could ramp up reserve-draining operations. Absorbing reserves would give policymakers tighter control over short-term interest rates, Bernanke said.
Ultimately, the Fed would increase the rate it pays on reserves banks hold at the central bank as its way to take its foot off the monetary accelerator pedal. Raising the interest rate on reserves would encourage banks to park funds with the Fed, taking the money out of circulation.
The Fed has greatly expanded its balance sheet with purchases of mortgage-related debt as part of its efforts to revive the economy.
Ben Bernanke
Pablo Martinez Monsivais / ASSOCIATED PRESS
Federal Reserve Bank Chairman Ben Bernanke
Bernanke said the Fed is not likely to sell any of those holdings in the near term, "at least not until after policy tightening has gotten under way and the economy is clearly in a sustainable recovery." However, when the recovery has advanced and more tightening is needed, the Fed could sell securities, Bernanke said.
Any such sales would likely be gradual and markets would receive ample warning, he said.
The Fed will also return its vast array of emergency lending measures to pre-crisis norms, including raising the discount rate and shortening the duration of loans at its emergency lending window, Bernanke said.
The Fed pulled the discount rate closer to the federal funds rate during the severe credit crunch to encourage banks to use it to obtain short-term funding.
Before the crisis hit, the discount rate was 1 percentage point higher than the benchmark borrowing costs. It now stands at 0.5 percent, while the federal funds rate is between zero and 0.25 percent.
With the Fed's balance sheet abnormally large, controlling the federal funds rate can be difficult, Bernanke said.
During the transition, the Fed will likely communicate its policy stance through a combination of the interest paid on reserves and targets for reserve quantities.
Copyright 2010 Reuters.
US Jobless Claims Fell Last Week, Reversing Trend
The number of U.S. workers filing new applications for jobless benefits tumbled last week, a government report showed on Thursday, reversing a recent spike that had raised concerns about renewed labor market weakness.
AP
Initial claims for state unemployment benefits dropped by 43,000 to a seasonally adjusted 440,000 for the week ended Feb. 6, down from a revised 483,000 in the prior week, the Labor Department said.
Analysts polled by Reuters had expected 465,000 initial claims. The prior week was initially reported as 480,000, an
unexpectedly high reading that was blamed in part on a backlog of claims that piled up over the holiday season.
U.S. stock index futures extended gains after the data, while the dollar pared losses versus the yen.
A Labor Department official said that with this latest report, the administrative backlog was largely "washed out."
"By and large we are resuming a normal level with all states reporting an appropriate base level," the official said.
The four-week moving average, which smoothes out week-to-week volatility, fell by 1,000 to 468,500.
"The good news in the claims is that the Labor Department administrators are telling us that they have gotten through a backlog and perhaps the labor market hasn't deteriorated very much in the last two months," said Cary Leahey, senior economist with Decision Economics in New York.
"You can't conclude that the labor market in February will be worse than it was in January."
Investors are keeping a close eye on jobless claims for evidence that the economy is on the verge of adding jobs again.
With the exception of November 2009, payrolls have declined in every month since the recession began in December 2007.
That has piled political pressure on President Barack Obama, whose popularity fell as the jobless rate rose to a 26-year high.
In an economic report released earlier on Thursday, the White House said it expects the economy to create an average of 95,000 jobs a month this year.
However, it said the unemployment rate would probably fall only slowly, and it was concerned about the large number of people out of work for a prolonged period.
The Labor Department's report showed the number of people applying for benefits after an initial week of aid fell to 4.54 million in the week ended Jan. 30, the lowest in 13 months.
That figure is somewhat skewed by the fact that many people have dropped off the rolls because they have exhausted benefits, not because they have found new jobs.
Copyright 2010 Reuters.
AP
Initial claims for state unemployment benefits dropped by 43,000 to a seasonally adjusted 440,000 for the week ended Feb. 6, down from a revised 483,000 in the prior week, the Labor Department said.
Analysts polled by Reuters had expected 465,000 initial claims. The prior week was initially reported as 480,000, an
unexpectedly high reading that was blamed in part on a backlog of claims that piled up over the holiday season.
U.S. stock index futures extended gains after the data, while the dollar pared losses versus the yen.
A Labor Department official said that with this latest report, the administrative backlog was largely "washed out."
"By and large we are resuming a normal level with all states reporting an appropriate base level," the official said.
The four-week moving average, which smoothes out week-to-week volatility, fell by 1,000 to 468,500.
"The good news in the claims is that the Labor Department administrators are telling us that they have gotten through a backlog and perhaps the labor market hasn't deteriorated very much in the last two months," said Cary Leahey, senior economist with Decision Economics in New York.
"You can't conclude that the labor market in February will be worse than it was in January."
Investors are keeping a close eye on jobless claims for evidence that the economy is on the verge of adding jobs again.
With the exception of November 2009, payrolls have declined in every month since the recession began in December 2007.
That has piled political pressure on President Barack Obama, whose popularity fell as the jobless rate rose to a 26-year high.
In an economic report released earlier on Thursday, the White House said it expects the economy to create an average of 95,000 jobs a month this year.
However, it said the unemployment rate would probably fall only slowly, and it was concerned about the large number of people out of work for a prolonged period.
The Labor Department's report showed the number of people applying for benefits after an initial week of aid fell to 4.54 million in the week ended Jan. 30, the lowest in 13 months.
That figure is somewhat skewed by the fact that many people have dropped off the rolls because they have exhausted benefits, not because they have found new jobs.
Copyright 2010 Reuters.
US Senate Lawmakers Debut Long-Awaited Jobs Bill
Lawmakers in the Senate released a long-awaited $87 billion bipartisan jobs bill Thursday that relies on business tax breaks and construction projects to bring down the unemployment rate.
Senate Democrats had hoped to pass the bill this week but have been delayed by a record-setting snowstorm that has paralyzed Washington for days. With no votes scheduled for Thursday and a weeklong recess looming, action on the bill is not likely until Feb. 22.
Though there has been little bipartisanship in an often-gridlocked Congress this session, the bill has drawn support from at least two Republican senators, Charles Grassley and Orrin Hatch, as both parties agree action is needed to bring down the 9.7 percent unemployment rate.
In a joint statement, Grassley and Democratic Senator Max Baucus said the bill was only a draft that could change significantly.
"We offer it as the first step in the Senate process for consideration of these time-sensitive proposals," the two lawmakers said.
Despite strong backing from the two top lawmakers on the tax-writing Finance Committee, the bill could face resistance from both the left and the right.
Republican Senator Judd Gregg has blasted as wasteful a provision that would add $19.5 billion to a fund that helps state and local governments pay for highway construction, and his staff released a memo suggesting that he could use budget rules to strip it out of the bill.
Lost Tax Revenue
Meanwhile, many liberals question the effectiveness of one of the elements supported by Republicans: a tax credit for businesses that hire people who have been unemployed for at least 60 days.
That approach would cost between $56,000 and $125,000 in lost tax revenue for every full-time job created, according to the nonpartisan Congressional Budget Office.
The bill differs significantly from a $155 billion jobs bill passed in December by the more liberal House that emphasizes construction spending and aid to cash-strapped states.
Democrats hope to bring down the unemployment rate before the November congressional elections, but they also face a growing voter backlash for the hundreds of billions of dollars in deficit spending approved last year to blunt the impact of the worst recession in 70 years.
Democrats in the Senate also no longer enjoy a supermajority after a surprise Republican victory in the Massachusetts Senate race last month.
The Senate bill relies heavily on tax breaks that would cost the government $79 billion in lost revenue over 10 years.
The entire bill's $125 billion cost would be offset by $38 billion in new tax revenue from paper mills and offshore tax havens.
Unrelated elements such as an extension of the anti-terrorist Patriot Act and a move to stave off scheduled cuts in Medicare reimbursement rates also drive up the tab.
Copyright 2010 Reuters.
Senate Democrats had hoped to pass the bill this week but have been delayed by a record-setting snowstorm that has paralyzed Washington for days. With no votes scheduled for Thursday and a weeklong recess looming, action on the bill is not likely until Feb. 22.
Though there has been little bipartisanship in an often-gridlocked Congress this session, the bill has drawn support from at least two Republican senators, Charles Grassley and Orrin Hatch, as both parties agree action is needed to bring down the 9.7 percent unemployment rate.
In a joint statement, Grassley and Democratic Senator Max Baucus said the bill was only a draft that could change significantly.
"We offer it as the first step in the Senate process for consideration of these time-sensitive proposals," the two lawmakers said.
Despite strong backing from the two top lawmakers on the tax-writing Finance Committee, the bill could face resistance from both the left and the right.
Republican Senator Judd Gregg has blasted as wasteful a provision that would add $19.5 billion to a fund that helps state and local governments pay for highway construction, and his staff released a memo suggesting that he could use budget rules to strip it out of the bill.
Lost Tax Revenue
Meanwhile, many liberals question the effectiveness of one of the elements supported by Republicans: a tax credit for businesses that hire people who have been unemployed for at least 60 days.
That approach would cost between $56,000 and $125,000 in lost tax revenue for every full-time job created, according to the nonpartisan Congressional Budget Office.
The bill differs significantly from a $155 billion jobs bill passed in December by the more liberal House that emphasizes construction spending and aid to cash-strapped states.
Democrats hope to bring down the unemployment rate before the November congressional elections, but they also face a growing voter backlash for the hundreds of billions of dollars in deficit spending approved last year to blunt the impact of the worst recession in 70 years.
Democrats in the Senate also no longer enjoy a supermajority after a surprise Republican victory in the Massachusetts Senate race last month.
The Senate bill relies heavily on tax breaks that would cost the government $79 billion in lost revenue over 10 years.
The entire bill's $125 billion cost would be offset by $38 billion in new tax revenue from paper mills and offshore tax havens.
Unrelated elements such as an extension of the anti-terrorist Patriot Act and a move to stave off scheduled cuts in Medicare reimbursement rates also drive up the tab.
Copyright 2010 Reuters.
Wall St.’s Biggest Bonuses Go to Not-So-Big Names
The list of the biggest earners in finance usually reads like a Who’s Who of Wall Street. But these days, it reads more like a Who’s That?
It turns out that some of the highest-paid financial executives in America work far from the canyons of Lower Manhattan, at companies that have largely avoided the outcry over the return of hefty paydays on Wall Street.
Topping the list is John G. Stumpf, head of Wells Fargo [WFC 27.08 -0.10 (-0.37%) ] , the bank based in San Francisco, according to an analysis of 2009 compensation in the industry. Mr. Stumpf was paid a personal best of $18.7 million in cash and stock for 2009 — up 64 percent from 2007, just before the financial crisis struck.
Mr. Stumpf is making twice as much as Lloyd C. Blankfein, his counterpart at Goldman Sachs [GS 154.01 0.38 (+0.25%) ]. Mr. Blankfein — who for many Americans has come to symbolize this new period of Wall Street riches — was paid $9.7 million for 2009, less than some expected.
It is a stunning reversal in the old pecking order of pay. Big names on Wall Street like Mr. Blankfein usually take home far more than staid bankers like Mr. Stumpf, whose bank’s biggest business is making home mortgages and loans to corporations.
But since the bailout, the rules of banker pay are bending. Some of the industry’s biggest names are being paid less than relative unknowns. Chief executives, who are usually at the top of the pay heap, are taking home roughly the same amounts as executives who work for them — and sometimes less.
Mr. Stumpf and other executives have moved up the pay ladder partly because the likes of Mr. Blankfein have moved down. And for all the focus on what top executives earn, what is most startling is how many six-, seven- and eight-figure sums are being awarded to Wall Street bankers and traders whose pay often is unnoticed — if it is disclosed at all.
How much senior executives earn, in cash and stock, is made public in corporate filings. This year, the results are surprising, according to an analysis by Equilar, an executive compensation research firm.
Leaders in the pay sweepstakes include the heads of the credit card giants Visa, Mastercard Worldwide, Capital One Financial and American Express. Joseph W. Saunders, who runs Visa, was paid about $15.5 million, a figure that vastly eclipses the compensation for top executives at Bank of America and Citigroup.
Ajay Banga, the president of MasterCard Worldwide; Laurence D. Fink, the chairman and chief executive of the giant money management company BlackRock; and Richard B. Handler, the boss at the Jefferies Group, a midsize investment bank that is virtually unknown outside financial circles, were each paid about $13 million. Executives at certain discount brokerages, insurance companies and regional banks were close behind.
The big money, as ever, is in Wall Street trading. But pay for employees with few executive responsibilities is typically exempted from disclosure requirements. Brokers and asset managers also land windfalls that are often undisclosed.
“There are probably thousands of people that are in the Millionaire Club — or even the Ten Millionaire Club — that have gotten no heat,” said Alan Johnson, a longtime Wall Street compensation consultant.
To be sure, a handful of prominent companies dominate the well-paid list. Senior managers from JPMorgan Chase and Goldman Sachs occupy many of the top spots. Few of those executives are boldface names, however.
While Jamie Dimon, JPMorgan’s chairman and chief executive, appears to be the second-highest-paid banker, at $17.6 million, one of his subordinates collected nearly as much: Ina R. Drew, JPMorgan’s chief investment officer.
Ms. Drew, whose correct calls on interest rates helped the bank earn several billion dollars of profit, was paid about $13 million.
Despite the spotlight on Mr. Blankfein’s pay at Goldman, little was said about how much Gordon Nixon of Royal Bank of Canada received. His paycheck was roughly the same amount as Mr. Blankfein’s, $9.7 million, though he is hardly a household name.
The Equilar analysis provides an early peek at 2009 pay and is not a comprehensive review. For consistency, any stock or options that were subject to performance hurdles were valued at the target levels; in practice, many executives receive larger payouts for surpassing the company’s financial goals.
Wells Fargo posted strong results, even as it struggled to contend with rising mortgage and commercial real estate losses and accepted a bailout from the government in 2008.
As it rebounded last year, the bank dribbled out the details of its large stock grants for Mr. Stumpf. In August, Wells announced that he would receive $900,000 in salary and about $6.5 million in various types of restricted stock. On New Year’s Eve, Wells issued a statement saying that Mr. Stumpf would receive another allotment of so-called performance shares — worth up to $15.4 million.
That means his pay package could easily top $24 million in a year in which Wells was among the last of the big banks to repay the bailout money.
“We believe we have the very best leadership team in financial services today, and a key to retaining that talent for the long term is to compensate our senior leaders competitively and to align their interests with those of our shareholders,” Stephen W. Sanger, who leads Wells Fargo’s compensation committee, said in a statement last December.
On pay, Wall Street seems to have reverted to its old ways. James P. Gorman, Morgan Stanley’s new chief executive, could receive $11 million to $13 million, even though the company posted an annual loss.
Mark Lake, a Morgan Stanley spokesman, said that Mr. Gorman received that compensation because, as president, he was responsible for integrating the vast Smith Barney brokerage unit and was the prospective chief executive.
Bank of America’s highest-paid executive was the chief architect of its ill-fated acquisition of Merrill Lynch, Gregory L. Curl. He was awarded more than $9.2 million in stock, most of which will be paid out monthly over the next three years.
Brian T. Moynihan, Bank of America’s new chief executive, will be paid about $6.1 million, thanks to a similar large stock grant.
Jefferies Group, a midsize investment bank that had a strong year, rewarded its top executives handsomely. And more pay is coming down the pike. In mid-January, Mr. Handler received a $39 million stock grant and another executive received about $29 million. The stock award, subject to certain performance goals, is payable over the next three years and will come on top of any salary and bonuses the executives get.
One of the highest-compensated financial executives for 2009 was paid well when he was employed — and then even more when he quit. After leaving Visa in July, Hans Morris, the company’s president, collected an exit package valued at $24 million.
“The ride is essentially over, and he is still getting grants,” said Brian Foley, an independent compensation consultant.
by cnbc and new york times
It turns out that some of the highest-paid financial executives in America work far from the canyons of Lower Manhattan, at companies that have largely avoided the outcry over the return of hefty paydays on Wall Street.
Topping the list is John G. Stumpf, head of Wells Fargo [WFC 27.08 -0.10 (-0.37%) ] , the bank based in San Francisco, according to an analysis of 2009 compensation in the industry. Mr. Stumpf was paid a personal best of $18.7 million in cash and stock for 2009 — up 64 percent from 2007, just before the financial crisis struck.
Mr. Stumpf is making twice as much as Lloyd C. Blankfein, his counterpart at Goldman Sachs [GS 154.01 0.38 (+0.25%) ]. Mr. Blankfein — who for many Americans has come to symbolize this new period of Wall Street riches — was paid $9.7 million for 2009, less than some expected.
It is a stunning reversal in the old pecking order of pay. Big names on Wall Street like Mr. Blankfein usually take home far more than staid bankers like Mr. Stumpf, whose bank’s biggest business is making home mortgages and loans to corporations.
But since the bailout, the rules of banker pay are bending. Some of the industry’s biggest names are being paid less than relative unknowns. Chief executives, who are usually at the top of the pay heap, are taking home roughly the same amounts as executives who work for them — and sometimes less.
Mr. Stumpf and other executives have moved up the pay ladder partly because the likes of Mr. Blankfein have moved down. And for all the focus on what top executives earn, what is most startling is how many six-, seven- and eight-figure sums are being awarded to Wall Street bankers and traders whose pay often is unnoticed — if it is disclosed at all.
How much senior executives earn, in cash and stock, is made public in corporate filings. This year, the results are surprising, according to an analysis by Equilar, an executive compensation research firm.
Leaders in the pay sweepstakes include the heads of the credit card giants Visa, Mastercard Worldwide, Capital One Financial and American Express. Joseph W. Saunders, who runs Visa, was paid about $15.5 million, a figure that vastly eclipses the compensation for top executives at Bank of America and Citigroup.
Ajay Banga, the president of MasterCard Worldwide; Laurence D. Fink, the chairman and chief executive of the giant money management company BlackRock; and Richard B. Handler, the boss at the Jefferies Group, a midsize investment bank that is virtually unknown outside financial circles, were each paid about $13 million. Executives at certain discount brokerages, insurance companies and regional banks were close behind.
The big money, as ever, is in Wall Street trading. But pay for employees with few executive responsibilities is typically exempted from disclosure requirements. Brokers and asset managers also land windfalls that are often undisclosed.
“There are probably thousands of people that are in the Millionaire Club — or even the Ten Millionaire Club — that have gotten no heat,” said Alan Johnson, a longtime Wall Street compensation consultant.
To be sure, a handful of prominent companies dominate the well-paid list. Senior managers from JPMorgan Chase and Goldman Sachs occupy many of the top spots. Few of those executives are boldface names, however.
While Jamie Dimon, JPMorgan’s chairman and chief executive, appears to be the second-highest-paid banker, at $17.6 million, one of his subordinates collected nearly as much: Ina R. Drew, JPMorgan’s chief investment officer.
Ms. Drew, whose correct calls on interest rates helped the bank earn several billion dollars of profit, was paid about $13 million.
Despite the spotlight on Mr. Blankfein’s pay at Goldman, little was said about how much Gordon Nixon of Royal Bank of Canada received. His paycheck was roughly the same amount as Mr. Blankfein’s, $9.7 million, though he is hardly a household name.
The Equilar analysis provides an early peek at 2009 pay and is not a comprehensive review. For consistency, any stock or options that were subject to performance hurdles were valued at the target levels; in practice, many executives receive larger payouts for surpassing the company’s financial goals.
Wells Fargo posted strong results, even as it struggled to contend with rising mortgage and commercial real estate losses and accepted a bailout from the government in 2008.
As it rebounded last year, the bank dribbled out the details of its large stock grants for Mr. Stumpf. In August, Wells announced that he would receive $900,000 in salary and about $6.5 million in various types of restricted stock. On New Year’s Eve, Wells issued a statement saying that Mr. Stumpf would receive another allotment of so-called performance shares — worth up to $15.4 million.
That means his pay package could easily top $24 million in a year in which Wells was among the last of the big banks to repay the bailout money.
“We believe we have the very best leadership team in financial services today, and a key to retaining that talent for the long term is to compensate our senior leaders competitively and to align their interests with those of our shareholders,” Stephen W. Sanger, who leads Wells Fargo’s compensation committee, said in a statement last December.
On pay, Wall Street seems to have reverted to its old ways. James P. Gorman, Morgan Stanley’s new chief executive, could receive $11 million to $13 million, even though the company posted an annual loss.
Mark Lake, a Morgan Stanley spokesman, said that Mr. Gorman received that compensation because, as president, he was responsible for integrating the vast Smith Barney brokerage unit and was the prospective chief executive.
Bank of America’s highest-paid executive was the chief architect of its ill-fated acquisition of Merrill Lynch, Gregory L. Curl. He was awarded more than $9.2 million in stock, most of which will be paid out monthly over the next three years.
Brian T. Moynihan, Bank of America’s new chief executive, will be paid about $6.1 million, thanks to a similar large stock grant.
Jefferies Group, a midsize investment bank that had a strong year, rewarded its top executives handsomely. And more pay is coming down the pike. In mid-January, Mr. Handler received a $39 million stock grant and another executive received about $29 million. The stock award, subject to certain performance goals, is payable over the next three years and will come on top of any salary and bonuses the executives get.
One of the highest-compensated financial executives for 2009 was paid well when he was employed — and then even more when he quit. After leaving Visa in July, Hans Morris, the company’s president, collected an exit package valued at $24 million.
“The ride is essentially over, and he is still getting grants,” said Brian Foley, an independent compensation consultant.
by cnbc and new york times
Wall St.’s Biggest Bonuses Go to Not-So-Big Names
The list of the biggest earners in finance usually reads like a Who’s Who of Wall Street. But these days, it reads more like a Who’s That?
It turns out that some of the highest-paid financial executives in America work far from the canyons of Lower Manhattan, at companies that have largely avoided the outcry over the return of hefty paydays on Wall Street.
Topping the list is John G. Stumpf, head of Wells Fargo [WFC 27.08 -0.10 (-0.37%) ] , the bank based in San Francisco, according to an analysis of 2009 compensation in the industry. Mr. Stumpf was paid a personal best of $18.7 million in cash and stock for 2009 — up 64 percent from 2007, just before the financial crisis struck.
Mr. Stumpf is making twice as much as Lloyd C. Blankfein, his counterpart at Goldman Sachs [GS 154.01 0.38 (+0.25%) ]. Mr. Blankfein — who for many Americans has come to symbolize this new period of Wall Street riches — was paid $9.7 million for 2009, less than some expected.
It is a stunning reversal in the old pecking order of pay. Big names on Wall Street like Mr. Blankfein usually take home far more than staid bankers like Mr. Stumpf, whose bank’s biggest business is making home mortgages and loans to corporations.
But since the bailout, the rules of banker pay are bending. Some of the industry’s biggest names are being paid less than relative unknowns. Chief executives, who are usually at the top of the pay heap, are taking home roughly the same amounts as executives who work for them — and sometimes less.
Mr. Stumpf and other executives have moved up the pay ladder partly because the likes of Mr. Blankfein have moved down. And for all the focus on what top executives earn, what is most startling is how many six-, seven- and eight-figure sums are being awarded to Wall Street bankers and traders whose pay often is unnoticed — if it is disclosed at all.
How much senior executives earn, in cash and stock, is made public in corporate filings. This year, the results are surprising, according to an analysis by Equilar, an executive compensation research firm.
Leaders in the pay sweepstakes include the heads of the credit card giants Visa, Mastercard Worldwide, Capital One Financial and American Express. Joseph W. Saunders, who runs Visa, was paid about $15.5 million, a figure that vastly eclipses the compensation for top executives at Bank of America and Citigroup.
Ajay Banga, the president of MasterCard Worldwide; Laurence D. Fink, the chairman and chief executive of the giant money management company BlackRock; and Richard B. Handler, the boss at the Jefferies Group, a midsize investment bank that is virtually unknown outside financial circles, were each paid about $13 million. Executives at certain discount brokerages, insurance companies and regional banks were close behind.
The big money, as ever, is in Wall Street trading. But pay for employees with few executive responsibilities is typically exempted from disclosure requirements. Brokers and asset managers also land windfalls that are often undisclosed.
“There are probably thousands of people that are in the Millionaire Club — or even the Ten Millionaire Club — that have gotten no heat,” said Alan Johnson, a longtime Wall Street compensation consultant.
To be sure, a handful of prominent companies dominate the well-paid list. Senior managers from JPMorgan Chase and Goldman Sachs occupy many of the top spots. Few of those executives are boldface names, however.
While Jamie Dimon, JPMorgan’s chairman and chief executive, appears to be the second-highest-paid banker, at $17.6 million, one of his subordinates collected nearly as much: Ina R. Drew, JPMorgan’s chief investment officer.
Ms. Drew, whose correct calls on interest rates helped the bank earn several billion dollars of profit, was paid about $13 million.
Despite the spotlight on Mr. Blankfein’s pay at Goldman, little was said about how much Gordon Nixon of Royal Bank of Canada received. His paycheck was roughly the same amount as Mr. Blankfein’s, $9.7 million, though he is hardly a household name.
The Equilar analysis provides an early peek at 2009 pay and is not a comprehensive review. For consistency, any stock or options that were subject to performance hurdles were valued at the target levels; in practice, many executives receive larger payouts for surpassing the company’s financial goals.
Wells Fargo posted strong results, even as it struggled to contend with rising mortgage and commercial real estate losses and accepted a bailout from the government in 2008.
As it rebounded last year, the bank dribbled out the details of its large stock grants for Mr. Stumpf. In August, Wells announced that he would receive $900,000 in salary and about $6.5 million in various types of restricted stock. On New Year’s Eve, Wells issued a statement saying that Mr. Stumpf would receive another allotment of so-called performance shares — worth up to $15.4 million.
That means his pay package could easily top $24 million in a year in which Wells was among the last of the big banks to repay the bailout money.
“We believe we have the very best leadership team in financial services today, and a key to retaining that talent for the long term is to compensate our senior leaders competitively and to align their interests with those of our shareholders,” Stephen W. Sanger, who leads Wells Fargo’s compensation committee, said in a statement last December.
On pay, Wall Street seems to have reverted to its old ways. James P. Gorman, Morgan Stanley’s new chief executive, could receive $11 million to $13 million, even though the company posted an annual loss.
Mark Lake, a Morgan Stanley spokesman, said that Mr. Gorman received that compensation because, as president, he was responsible for integrating the vast Smith Barney brokerage unit and was the prospective chief executive.
Bank of America’s highest-paid executive was the chief architect of its ill-fated acquisition of Merrill Lynch, Gregory L. Curl. He was awarded more than $9.2 million in stock, most of which will be paid out monthly over the next three years.
Brian T. Moynihan, Bank of America’s new chief executive, will be paid about $6.1 million, thanks to a similar large stock grant.
Jefferies Group, a midsize investment bank that had a strong year, rewarded its top executives handsomely. And more pay is coming down the pike. In mid-January, Mr. Handler received a $39 million stock grant and another executive received about $29 million. The stock award, subject to certain performance goals, is payable over the next three years and will come on top of any salary and bonuses the executives get.
One of the highest-compensated financial executives for 2009 was paid well when he was employed — and then even more when he quit. After leaving Visa in July, Hans Morris, the company’s president, collected an exit package valued at $24 million.
“The ride is essentially over, and he is still getting grants,” said Brian Foley, an independent compensation consultant.
by cnbc and new york times
It turns out that some of the highest-paid financial executives in America work far from the canyons of Lower Manhattan, at companies that have largely avoided the outcry over the return of hefty paydays on Wall Street.
Topping the list is John G. Stumpf, head of Wells Fargo [WFC 27.08 -0.10 (-0.37%) ] , the bank based in San Francisco, according to an analysis of 2009 compensation in the industry. Mr. Stumpf was paid a personal best of $18.7 million in cash and stock for 2009 — up 64 percent from 2007, just before the financial crisis struck.
Mr. Stumpf is making twice as much as Lloyd C. Blankfein, his counterpart at Goldman Sachs [GS 154.01 0.38 (+0.25%) ]. Mr. Blankfein — who for many Americans has come to symbolize this new period of Wall Street riches — was paid $9.7 million for 2009, less than some expected.
It is a stunning reversal in the old pecking order of pay. Big names on Wall Street like Mr. Blankfein usually take home far more than staid bankers like Mr. Stumpf, whose bank’s biggest business is making home mortgages and loans to corporations.
But since the bailout, the rules of banker pay are bending. Some of the industry’s biggest names are being paid less than relative unknowns. Chief executives, who are usually at the top of the pay heap, are taking home roughly the same amounts as executives who work for them — and sometimes less.
Mr. Stumpf and other executives have moved up the pay ladder partly because the likes of Mr. Blankfein have moved down. And for all the focus on what top executives earn, what is most startling is how many six-, seven- and eight-figure sums are being awarded to Wall Street bankers and traders whose pay often is unnoticed — if it is disclosed at all.
How much senior executives earn, in cash and stock, is made public in corporate filings. This year, the results are surprising, according to an analysis by Equilar, an executive compensation research firm.
Leaders in the pay sweepstakes include the heads of the credit card giants Visa, Mastercard Worldwide, Capital One Financial and American Express. Joseph W. Saunders, who runs Visa, was paid about $15.5 million, a figure that vastly eclipses the compensation for top executives at Bank of America and Citigroup.
Ajay Banga, the president of MasterCard Worldwide; Laurence D. Fink, the chairman and chief executive of the giant money management company BlackRock; and Richard B. Handler, the boss at the Jefferies Group, a midsize investment bank that is virtually unknown outside financial circles, were each paid about $13 million. Executives at certain discount brokerages, insurance companies and regional banks were close behind.
The big money, as ever, is in Wall Street trading. But pay for employees with few executive responsibilities is typically exempted from disclosure requirements. Brokers and asset managers also land windfalls that are often undisclosed.
“There are probably thousands of people that are in the Millionaire Club — or even the Ten Millionaire Club — that have gotten no heat,” said Alan Johnson, a longtime Wall Street compensation consultant.
To be sure, a handful of prominent companies dominate the well-paid list. Senior managers from JPMorgan Chase and Goldman Sachs occupy many of the top spots. Few of those executives are boldface names, however.
While Jamie Dimon, JPMorgan’s chairman and chief executive, appears to be the second-highest-paid banker, at $17.6 million, one of his subordinates collected nearly as much: Ina R. Drew, JPMorgan’s chief investment officer.
Ms. Drew, whose correct calls on interest rates helped the bank earn several billion dollars of profit, was paid about $13 million.
Despite the spotlight on Mr. Blankfein’s pay at Goldman, little was said about how much Gordon Nixon of Royal Bank of Canada received. His paycheck was roughly the same amount as Mr. Blankfein’s, $9.7 million, though he is hardly a household name.
The Equilar analysis provides an early peek at 2009 pay and is not a comprehensive review. For consistency, any stock or options that were subject to performance hurdles were valued at the target levels; in practice, many executives receive larger payouts for surpassing the company’s financial goals.
Wells Fargo posted strong results, even as it struggled to contend with rising mortgage and commercial real estate losses and accepted a bailout from the government in 2008.
As it rebounded last year, the bank dribbled out the details of its large stock grants for Mr. Stumpf. In August, Wells announced that he would receive $900,000 in salary and about $6.5 million in various types of restricted stock. On New Year’s Eve, Wells issued a statement saying that Mr. Stumpf would receive another allotment of so-called performance shares — worth up to $15.4 million.
That means his pay package could easily top $24 million in a year in which Wells was among the last of the big banks to repay the bailout money.
“We believe we have the very best leadership team in financial services today, and a key to retaining that talent for the long term is to compensate our senior leaders competitively and to align their interests with those of our shareholders,” Stephen W. Sanger, who leads Wells Fargo’s compensation committee, said in a statement last December.
On pay, Wall Street seems to have reverted to its old ways. James P. Gorman, Morgan Stanley’s new chief executive, could receive $11 million to $13 million, even though the company posted an annual loss.
Mark Lake, a Morgan Stanley spokesman, said that Mr. Gorman received that compensation because, as president, he was responsible for integrating the vast Smith Barney brokerage unit and was the prospective chief executive.
Bank of America’s highest-paid executive was the chief architect of its ill-fated acquisition of Merrill Lynch, Gregory L. Curl. He was awarded more than $9.2 million in stock, most of which will be paid out monthly over the next three years.
Brian T. Moynihan, Bank of America’s new chief executive, will be paid about $6.1 million, thanks to a similar large stock grant.
Jefferies Group, a midsize investment bank that had a strong year, rewarded its top executives handsomely. And more pay is coming down the pike. In mid-January, Mr. Handler received a $39 million stock grant and another executive received about $29 million. The stock award, subject to certain performance goals, is payable over the next three years and will come on top of any salary and bonuses the executives get.
One of the highest-compensated financial executives for 2009 was paid well when he was employed — and then even more when he quit. After leaving Visa in July, Hans Morris, the company’s president, collected an exit package valued at $24 million.
“The ride is essentially over, and he is still getting grants,” said Brian Foley, an independent compensation consultant.
by cnbc and new york times
Wall Street Melesat Berkat Yunani
Saham-saham di bursa Wall Street langsung melesat setelah mendengar kabar Yunani akan segera mendapatkan pertolongan untuk menangani utangnya, sekaligus menghindarkan kawasan Eropa dari krisis.
Uni Eropa telah memberikan komitmennya untuk mendukung Yunani mengatasi utangnya sehingga terhindar dari kebangkrutan.
"Mereka (Uni Eropa) sepertinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan pasar bereaksi dengan baik karena ada rencana. Mari kita lihat bagaimana mereka mengimplementasikannya," ujar Stephen Carl, analis dari Williams Capital seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/2/2010).
Pada perdagangan Kamis (11/2/2010), indeks Dow Jones ditutup menguat 105,81 poin (1,05%) ke level 10.144,19. Indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 10,35 poin (0,97%) ke level 1.078,47 dan Nasdaq menguat 29,54 poin (1,38%) ke level 2.177,41.
Berita dari China turut memeriahkan kenaikan saham-saham pertambangan dan material. China yang merupakan konsumen logam-logam dasar melaporkan lonjakan kredit dan inflasi yang mereda, menggambarkan perekonomian yang berada pada jalurnya. Saham Alcoa melonjak 3,2%, US Steel Corp naik 6%, Newmont Mining naik 3,2%. Indeks Material S&P menguat 1,6%.
Saham produsen rokok, Philip Morris International Inc menguat 4% setelah melaporkan laba yang melebihi ekspektasi pada kuartal IV-2009.
Namun perdagangan masih sangat tipis, dengan transaksi di New York Stock Exchange hanya 1,08 miliar, di bawah rata-rata tahun lalu sebanyak 2,18 miliar. Di Nasdaq, transaksi mencapai 2,15 miliar, di atas rata-rata tahun lalu yang mencapai 1,63 miliar.
sumber detik finance
Uni Eropa telah memberikan komitmennya untuk mendukung Yunani mengatasi utangnya sehingga terhindar dari kebangkrutan.
"Mereka (Uni Eropa) sepertinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan pasar bereaksi dengan baik karena ada rencana. Mari kita lihat bagaimana mereka mengimplementasikannya," ujar Stephen Carl, analis dari Williams Capital seperti dikutip dari Reuters, Jumat (12/2/2010).
Pada perdagangan Kamis (11/2/2010), indeks Dow Jones ditutup menguat 105,81 poin (1,05%) ke level 10.144,19. Indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 10,35 poin (0,97%) ke level 1.078,47 dan Nasdaq menguat 29,54 poin (1,38%) ke level 2.177,41.
Berita dari China turut memeriahkan kenaikan saham-saham pertambangan dan material. China yang merupakan konsumen logam-logam dasar melaporkan lonjakan kredit dan inflasi yang mereda, menggambarkan perekonomian yang berada pada jalurnya. Saham Alcoa melonjak 3,2%, US Steel Corp naik 6%, Newmont Mining naik 3,2%. Indeks Material S&P menguat 1,6%.
Saham produsen rokok, Philip Morris International Inc menguat 4% setelah melaporkan laba yang melebihi ekspektasi pada kuartal IV-2009.
Namun perdagangan masih sangat tipis, dengan transaksi di New York Stock Exchange hanya 1,08 miliar, di bawah rata-rata tahun lalu sebanyak 2,18 miliar. Di Nasdaq, transaksi mencapai 2,15 miliar, di atas rata-rata tahun lalu yang mencapai 1,63 miliar.
sumber detik finance
Obligasi Korporasi Rp 10-15 Triliun Siap Hadir di 2010
Jakarta - Sebanyak 5-7 perusahaan akan segera menerbitkan obligasi dengna nilai antara Rp 10-15 triliun pada tahun 2010 ini. Mereka terpantau telah masuk dalam daftar pemeringkatan yang dilakukan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Selain itu, terdapat pula lima Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang juga siap keluarkan obligasi, dengan nilai masing-masing Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
Demikian disampaikan Direktur Pefindo Salyadi Saputra saat ditemui di hotel Nikko Jalan MH Thamrin Jakarta Kamis (11/2/2010) malam.
"Ada sekitar 5-7 emiten yang siap keluarkan obligasi dan telah masuk ke kita. Total nilai sekitar Rp 10-15 triliun," katanya.
Saputra menjelaskan, emiten yang kemungkinan besar siap menerbitkan obligasi adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), dengan nilai Rp 1,5 triliun. Ada pula PT Bank Permata Tbk, dengan bentuk obligasi Subdebt dengan nilai Rp 600-700 miliar.
"BTN mungkin akan terbit pada kuartal II. Permata juga akan terbit, Rp 600-700 miliar, tapi subdebt," ucap Saputra.
Ditambahkanya, Perum Pegadaian (Persero) juga yang akan terbitkan Medium Term Note (MTN) dengan jumlah emisi kurang dari Rp 1 triliun.
"Jika dari finance company, nilai total sekitar Rp 2 triliun. Detailnya belum bisa sampaikan," tegasnya.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga siap kembali terbitkan obligasi tahun 2010. "PLN mungkin ada, sekitar Rp 1,5-2 triliun. Akan terlaksana pada semester I ini," papar Direktor Pefindo Yose Rizal usai malam anugerah Pefindo Award.
Perusahaan lain yang telah dirating Pefindo, terdapat PT Indosat Tbk (ISAT), dengan rencana penerbitan obligasi dolar AS sekitar US$ 750 juta. Untuk obligasi Pertamina (Persero) sendiri, belum ada angka pasti atas nilai emisinya. Namun kemungkinan besar akan bermata uang dolar AS.
Dilain pihak juga telah siap lima BPD yang mengantri untuk menerbitkan obligasi tahun ini. Mereka berasal dari Jawa, Sumatera dan ada lagi asal Nusa Tenggara. Bank DKI dipastikan akan luncurkan obligasi mereka sebesar Rp 700 miliar. Untuk BPD Nusa Tenggara Barat (NTB), obligasi diperkirakan Rp 300-500 miliar.
"Rata-rata yang lain nilainya sekitar minimal Rp 500 miliar, maksimal Rp 1 triliun. Dana dari lima BPD minimal akan terhimpun Rp 2,5 triliun," imbuh Saputra.
sumber detik.com
Selain itu, terdapat pula lima Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang juga siap keluarkan obligasi, dengan nilai masing-masing Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun.
Demikian disampaikan Direktur Pefindo Salyadi Saputra saat ditemui di hotel Nikko Jalan MH Thamrin Jakarta Kamis (11/2/2010) malam.
"Ada sekitar 5-7 emiten yang siap keluarkan obligasi dan telah masuk ke kita. Total nilai sekitar Rp 10-15 triliun," katanya.
Saputra menjelaskan, emiten yang kemungkinan besar siap menerbitkan obligasi adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), dengan nilai Rp 1,5 triliun. Ada pula PT Bank Permata Tbk, dengan bentuk obligasi Subdebt dengan nilai Rp 600-700 miliar.
"BTN mungkin akan terbit pada kuartal II. Permata juga akan terbit, Rp 600-700 miliar, tapi subdebt," ucap Saputra.
Ditambahkanya, Perum Pegadaian (Persero) juga yang akan terbitkan Medium Term Note (MTN) dengan jumlah emisi kurang dari Rp 1 triliun.
"Jika dari finance company, nilai total sekitar Rp 2 triliun. Detailnya belum bisa sampaikan," tegasnya.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) juga siap kembali terbitkan obligasi tahun 2010. "PLN mungkin ada, sekitar Rp 1,5-2 triliun. Akan terlaksana pada semester I ini," papar Direktor Pefindo Yose Rizal usai malam anugerah Pefindo Award.
Perusahaan lain yang telah dirating Pefindo, terdapat PT Indosat Tbk (ISAT), dengan rencana penerbitan obligasi dolar AS sekitar US$ 750 juta. Untuk obligasi Pertamina (Persero) sendiri, belum ada angka pasti atas nilai emisinya. Namun kemungkinan besar akan bermata uang dolar AS.
Dilain pihak juga telah siap lima BPD yang mengantri untuk menerbitkan obligasi tahun ini. Mereka berasal dari Jawa, Sumatera dan ada lagi asal Nusa Tenggara. Bank DKI dipastikan akan luncurkan obligasi mereka sebesar Rp 700 miliar. Untuk BPD Nusa Tenggara Barat (NTB), obligasi diperkirakan Rp 300-500 miliar.
"Rata-rata yang lain nilainya sekitar minimal Rp 500 miliar, maksimal Rp 1 triliun. Dana dari lima BPD minimal akan terhimpun Rp 2,5 triliun," imbuh Saputra.
sumber detik.com
Nikkei-225 Tembus 10.000, IHSG Siap Melaju
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin berhasil menguat dan menembus lagi level 2.500. Menguatnya bursa-bursa regional membawa semangat baru di lantai bursa.
Pada perdagangan Kamis (11/2/2010), IHSG ditutup naik 24,313 poin (0,97%) ke level 2.507,751. Indeks LQ 45 naik 6,258 poin (1,29%) ke level 487,652.
Sentimen positif kembali datang dari menguatnya bursa-bursa utama dunia, setelah Yunani mendapatkan kepastian untuk penanganan utangnya dari Uni Eropa. Hal itu mengakhiri kekhawatiran terjadinya krisis di Uni Eropa. IHSG pada perdagangan Jumat (12/2/2010) diprediksi akan melanjutkan penguatannya.
Pada perdagangan Kamis (11/2/2010), indeks Dow Jones ditutup menguat 105,81 poin (1,05%) ke level 10.144,19. Indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 10,35 poin (0,97%) ke level 1.078,47 dan Nasdaq menguat 29,54 poin (1,38%) ke level 2.177,41.
Bursa Jepang juga langsung dibuka menguat setelah kemarin libur, dengan indeks Nikkei-225 kembali menembus level 10.000. Pada perdagangan Jumat (12/2/2010), indeks Nikkei-225 dibuka langsung menguat 101,50 poin (1,02%) ke level 10.065,49.
Berikut rekomendasi saham untuk hari ini:
eTrading Securities:
IHSG sehingga berhasil ditutup naik 0.97%di level 2,507.751 pada perdagangan hari Kamis (11/02/2010). Sentimen negatif dari bursa US terlihat tidak memberikan dampak yang signifikan pada IHSG. Investor dapat mencermati saham-saham TLKM, BBRI, PGAS dan AALI untuk perdagangan hari ini dengan ruang pergerakan untuk indeks pada kisaran 2,467 - 2,555.
Panin Sekuritas:
Reboundnya saham perbankan serta pertambangan didukung oleh rally bursa Asia dan Eropa berhasil mengangkat IHSG ditutup menembus level 2.500. Rencana Uni Eropa mengadakan pertemuan diharapkan akan menyelamatkan Yunani dari krisis hutang. Disisi lain, pergerakan indeks sangat terlihat dipengaruhi oleh sentimen politik yang semakin memanas. Ditengah reboundnya saham unggulan, terlihat saham Grup Bakrie masih tertahan pergerakannya.
Hari ini kami perkirakan indeks masih akan bergerak volatile. Kisaran support-resistance hari ini pada 2.488-2.527.Saham pilihan : BMRI, BBRI, ITMG, ADRO.
by detik finance
Pada perdagangan Kamis (11/2/2010), IHSG ditutup naik 24,313 poin (0,97%) ke level 2.507,751. Indeks LQ 45 naik 6,258 poin (1,29%) ke level 487,652.
Sentimen positif kembali datang dari menguatnya bursa-bursa utama dunia, setelah Yunani mendapatkan kepastian untuk penanganan utangnya dari Uni Eropa. Hal itu mengakhiri kekhawatiran terjadinya krisis di Uni Eropa. IHSG pada perdagangan Jumat (12/2/2010) diprediksi akan melanjutkan penguatannya.
Pada perdagangan Kamis (11/2/2010), indeks Dow Jones ditutup menguat 105,81 poin (1,05%) ke level 10.144,19. Indeks Standard & Poor's 500 juga menguat 10,35 poin (0,97%) ke level 1.078,47 dan Nasdaq menguat 29,54 poin (1,38%) ke level 2.177,41.
Bursa Jepang juga langsung dibuka menguat setelah kemarin libur, dengan indeks Nikkei-225 kembali menembus level 10.000. Pada perdagangan Jumat (12/2/2010), indeks Nikkei-225 dibuka langsung menguat 101,50 poin (1,02%) ke level 10.065,49.
Berikut rekomendasi saham untuk hari ini:
eTrading Securities:
IHSG sehingga berhasil ditutup naik 0.97%di level 2,507.751 pada perdagangan hari Kamis (11/02/2010). Sentimen negatif dari bursa US terlihat tidak memberikan dampak yang signifikan pada IHSG. Investor dapat mencermati saham-saham TLKM, BBRI, PGAS dan AALI untuk perdagangan hari ini dengan ruang pergerakan untuk indeks pada kisaran 2,467 - 2,555.
Panin Sekuritas:
Reboundnya saham perbankan serta pertambangan didukung oleh rally bursa Asia dan Eropa berhasil mengangkat IHSG ditutup menembus level 2.500. Rencana Uni Eropa mengadakan pertemuan diharapkan akan menyelamatkan Yunani dari krisis hutang. Disisi lain, pergerakan indeks sangat terlihat dipengaruhi oleh sentimen politik yang semakin memanas. Ditengah reboundnya saham unggulan, terlihat saham Grup Bakrie masih tertahan pergerakannya.
Hari ini kami perkirakan indeks masih akan bergerak volatile. Kisaran support-resistance hari ini pada 2.488-2.527.Saham pilihan : BMRI, BBRI, ITMG, ADRO.
by detik finance
Sabtu, 06 Februari 2010
Wall Street Ditutup Berbalik Arah
Jakarta - Wall Street menutup perdagangan minggu ini dengan pembalikan ke arah positif setelah mengalami pekan yang bergejolak akibat data tenaga kerja dan masalah kebijakan fiskal di Eropa.
Mayoritas indeks saham di bursa Wall Street berubah positif menjelang penutupan perdagangan, saat investor mulai meraup saham-saham di sektor teknologi dan bahan-bahan bangunan. Padahal 2 sektor ini merupakan sektor terburuk saat kejatuhan pasar beberapa hari terakhir.
"Ini merupakan perburuan di pasar yang sudah oversold. Setidaknya dalam jangka pendek, aksi jual sudah berlebihan," kata analis pasar Cleveland Rueckert seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (6/2/2010).
Sebelumnya, saham-saham Wall Street mengalami kejatuhan lebih dari 1% akibat data tenaga kerja. Pemerintah AS mengumumkan secara tidak terduga selama Januari 2010 sekitar 20 ribu orang kehilangan pekerjaan. Namun persentara pengangguran menurun dibanding data 5 bulan teakhir.
Indeks Dow Jones ditutup menguat 10,05 poin atau 0,1% di 10.012,23, indeks S&P 500 juga naik 3,08 poin atau 0,29% di 1.066,19, kemudian indeks Nasdaq juga naik 15,69 poin atau 0,74% di 2.141,12.
by detik finance
Mayoritas indeks saham di bursa Wall Street berubah positif menjelang penutupan perdagangan, saat investor mulai meraup saham-saham di sektor teknologi dan bahan-bahan bangunan. Padahal 2 sektor ini merupakan sektor terburuk saat kejatuhan pasar beberapa hari terakhir.
"Ini merupakan perburuan di pasar yang sudah oversold. Setidaknya dalam jangka pendek, aksi jual sudah berlebihan," kata analis pasar Cleveland Rueckert seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (6/2/2010).
Sebelumnya, saham-saham Wall Street mengalami kejatuhan lebih dari 1% akibat data tenaga kerja. Pemerintah AS mengumumkan secara tidak terduga selama Januari 2010 sekitar 20 ribu orang kehilangan pekerjaan. Namun persentara pengangguran menurun dibanding data 5 bulan teakhir.
Indeks Dow Jones ditutup menguat 10,05 poin atau 0,1% di 10.012,23, indeks S&P 500 juga naik 3,08 poin atau 0,29% di 1.066,19, kemudian indeks Nasdaq juga naik 15,69 poin atau 0,74% di 2.141,12.
by detik finance
Rupiah Menguat 1,9% Selama Januari 2010
Jakarta - Mengawali tahun 2010, nilai tukar rupiah bergerak menguat. Selama Januari 2010, rata-rata nilai tukar rupiah menguat 1,9% ke level Rp9.275 per dolar AS dan ditutup pada level Rp9.350 per dolar AS atau menguat 0,80% dari periode bulan lalu.
Demikian disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) dalam laporan tinjauan kebijakan moneter bulan Februari 2010 yang dikutip detikFinance, Sabtu (6/2/2010).
"Nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp9.153 per dolar AS, level terkuat sejak Oktober 2008, meskipun kemudian bergerak melemah dikarenakan sentimen negatif akibat masih tingginya ketidakpastian di sektor eksternal. Pergerakan nilai tukar rupiah selama Januari 2010 berdampak pada meningkatnya volatilitas dari 0,20% (posisi Desember 2009) menjadi 0,96%," tutur laporan tersebut.
BI mengatakan, selama Januari 2010, nilai tukar rupiah bergerak menguat, walaupun sempat mengalami sedikit tekanan pada akhir bulan. Prospek perekonomian domestik yang cukup solid serta spread imbal hasil investasi rupiah yang masih tinggi di antara negara kawasan Asia mampu menopang stabilitas pergerakan rupiah.
Meskipun begitu, BI mengatakan ada tekanan yang sempat terjadi pada akhir bulan antara lain dipengaruhi oleh sentimen negatif yang terjadi di pasar keuangan global.
Sentimen negatif tersebut muncul setelah dirilisnya kerugian JP Morgan dan kebijakan sektor keuangan AS, besarnya defisit fiskal beberapa negara di kawasan Eropa, dan keputusan otoritas moneter India dan China menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) .
Menurut BI, persepsi risiko investasi di Indonesia masih relatif baik sejalan dengan relatif terjaganya ekspektasi positif terhadap nilai tukar rupiah.
"Meski sempat mengalami peningkatan sebagai respons dari kondisi pasar keuangan global yang kembali tertekan, secara umum indikator risiko investasi di Indonesia relatif stabil dibandingkan dengan Desember 2009 dikarenakan fundamental perekonomian dometik yang masih solid dan upgrade rating Indonesia oleh Fitch dari BB menjadi BB+. Hal tersebut memberikan insentif terhadap prospek investasi di Indonesia," kata laporan tersebut.
by detik finance
Demikian disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) dalam laporan tinjauan kebijakan moneter bulan Februari 2010 yang dikutip detikFinance, Sabtu (6/2/2010).
"Nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp9.153 per dolar AS, level terkuat sejak Oktober 2008, meskipun kemudian bergerak melemah dikarenakan sentimen negatif akibat masih tingginya ketidakpastian di sektor eksternal. Pergerakan nilai tukar rupiah selama Januari 2010 berdampak pada meningkatnya volatilitas dari 0,20% (posisi Desember 2009) menjadi 0,96%," tutur laporan tersebut.
BI mengatakan, selama Januari 2010, nilai tukar rupiah bergerak menguat, walaupun sempat mengalami sedikit tekanan pada akhir bulan. Prospek perekonomian domestik yang cukup solid serta spread imbal hasil investasi rupiah yang masih tinggi di antara negara kawasan Asia mampu menopang stabilitas pergerakan rupiah.
Meskipun begitu, BI mengatakan ada tekanan yang sempat terjadi pada akhir bulan antara lain dipengaruhi oleh sentimen negatif yang terjadi di pasar keuangan global.
Sentimen negatif tersebut muncul setelah dirilisnya kerugian JP Morgan dan kebijakan sektor keuangan AS, besarnya defisit fiskal beberapa negara di kawasan Eropa, dan keputusan otoritas moneter India dan China menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) .
Menurut BI, persepsi risiko investasi di Indonesia masih relatif baik sejalan dengan relatif terjaganya ekspektasi positif terhadap nilai tukar rupiah.
"Meski sempat mengalami peningkatan sebagai respons dari kondisi pasar keuangan global yang kembali tertekan, secara umum indikator risiko investasi di Indonesia relatif stabil dibandingkan dengan Desember 2009 dikarenakan fundamental perekonomian dometik yang masih solid dan upgrade rating Indonesia oleh Fitch dari BB menjadi BB+. Hal tersebut memberikan insentif terhadap prospek investasi di Indonesia," kata laporan tersebut.
by detik finance
Buah Reksa Dana Makin Menggiurkan
Jakarta - Instrumen reksa dana semakin menarik dengan tingkat imbal hasil yang terus meningkat sepanjang 1 tahun terakhir ini. Didukung oleh kondisi sektor keuangan dalam negeri yang terus positif.
Laporan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia yang dikutip detikFinance, Sabtu (6/2/2010) mengatakan perkembangan positif di pasar saham dan surat utang negara (SUN), serta penurunan suku bunga simpanan mendorong berkembangnya kinerja reksa dana.
"Membaiknya kinerja underlying asset reksa dana terus mendorong peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana pada akhir tahun 2009," ujar laporan tersebut.
NAB reksa dana pada Desember 2009 mencapai Rp112,9 triliun atau meningkat pesat dibandingkan dengan awal tahun yang hanya sebesar Rp 74,3 triliun atau tumbuh sebesar 47,7%.
Kemudian sejalan dengan meningkatnya NAB reksa dana, rata-rata imbal hasil harian per produk reksa dana dalam 1 tahun terakhir juga meningkat. Imbal hasil untuk reksa dana saham mencapai 99,2% dengan jumlah produk sebanyak 63, imbal hasil reksa dana pendapatan tetap sebesar 15,15% dengan jumlah produk 114, imbal hasil reksa dana campuran mencapai 49,6% dengan jumlah produk 104, serta imbal hasil reksa dana pasar uang mencapai 3,8% dengan jumlah produk 27.
Sementara itu, jenis reksa dana yang paling berkontribusi pada peningkatan NAB reksa dana adalah reksa dana saham, yang meningkat sebesar Rp16,6 triliun atau tumbuh 83,9%. Meningkatnya reksa dana saham sejalan dengan meningkatnya harga saham sebagai underlying asset reksa dana saham dengan pertumbuhan IHSG sebesar 86,1% selama tahun 2009.
by detik finance
Laporan tinjauan kebijakan moneter Bank Indonesia yang dikutip detikFinance, Sabtu (6/2/2010) mengatakan perkembangan positif di pasar saham dan surat utang negara (SUN), serta penurunan suku bunga simpanan mendorong berkembangnya kinerja reksa dana.
"Membaiknya kinerja underlying asset reksa dana terus mendorong peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana pada akhir tahun 2009," ujar laporan tersebut.
NAB reksa dana pada Desember 2009 mencapai Rp112,9 triliun atau meningkat pesat dibandingkan dengan awal tahun yang hanya sebesar Rp 74,3 triliun atau tumbuh sebesar 47,7%.
Kemudian sejalan dengan meningkatnya NAB reksa dana, rata-rata imbal hasil harian per produk reksa dana dalam 1 tahun terakhir juga meningkat. Imbal hasil untuk reksa dana saham mencapai 99,2% dengan jumlah produk sebanyak 63, imbal hasil reksa dana pendapatan tetap sebesar 15,15% dengan jumlah produk 114, imbal hasil reksa dana campuran mencapai 49,6% dengan jumlah produk 104, serta imbal hasil reksa dana pasar uang mencapai 3,8% dengan jumlah produk 27.
Sementara itu, jenis reksa dana yang paling berkontribusi pada peningkatan NAB reksa dana adalah reksa dana saham, yang meningkat sebesar Rp16,6 triliun atau tumbuh 83,9%. Meningkatnya reksa dana saham sejalan dengan meningkatnya harga saham sebagai underlying asset reksa dana saham dengan pertumbuhan IHSG sebesar 86,1% selama tahun 2009.
by detik finance
Bapepam Cabut Izin Usaha Manajer Investasi pada 2 Perusahaan Efek
Jakarta - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mencabut izin usaha manajer investasi pada 2 perusahaan efek yaitu PT Danpac Asset Management d/h. PT Danpac Investama dan PT Brahma Capital.
Demikian disampaikan oleh Bapepam LK dalam pengumumannya yang dikutip detikFinance, Sabtu (6/2/2010).
Pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi atas nama PT Danpac Asset Management d/h. PT Danpac Investama ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-01/BL/MI/S.5/2010 tanggal 2 Februari 2010.
Izin usaha manajer investasi PT Danpac Asset Management dicabut karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.
Kemudian pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi atas nama PT Brahma Capital ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-02/BL/MI/S.5/2010 tanggal 2 Februari 2010.
Izin usaha manajer investasi PT Brahma Capital dicabut karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.
Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai manajer investasi tersebut, PT Danpac Asset Management d/h. PT Danpac Investama serta PT Brahma Capital dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan.
by detik finance
Demikian disampaikan oleh Bapepam LK dalam pengumumannya yang dikutip detikFinance, Sabtu (6/2/2010).
Pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi atas nama PT Danpac Asset Management d/h. PT Danpac Investama ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-01/BL/MI/S.5/2010 tanggal 2 Februari 2010.
Izin usaha manajer investasi PT Danpac Asset Management dicabut karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.
Kemudian pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi atas nama PT Brahma Capital ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-02/BL/MI/S.5/2010 tanggal 2 Februari 2010.
Izin usaha manajer investasi PT Brahma Capital dicabut karena tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku.
Dengan dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek sebagai manajer investasi tersebut, PT Danpac Asset Management d/h. PT Danpac Investama serta PT Brahma Capital dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi serta diwajibkan untuk menyelesaikan segala kewajiban dengan pihak lain yang berkepentingan.
by detik finance
Mata Uang Euro Terancam Tidak Stabil
Den Haag - Mata uang Euro kini terancam menjadi tidak stabil. Menjadi tantangan besar bagi Uni Eropa untuk menstabilkan kembali Euro di tengah beban utang menggunung beberapa negara anggotanya.
Hal itu disampaikan Komisaris Eropa asal Jerman, Günther Oettinger, dalam wawancara yang dimuat koran regional Reutlinger General-Anzeiger, Sabtu (6/2/2010).
"Euro terancam bahaya menjadi tidak stabil. Lihat Yunani, Irlandia, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga Spanyol, Portugal, Lituania, dan Italia," ujar Oettinger.
Nilai Euro terhadap US Dollar dalam beberapa pekan ini berada dalam tekanan akibat masalah-masalah finansial yang menumpuk di negara-negara tersebut. Bahkan Jumat kemarin nilai Euro merosot pada posisi 1 : 1,3682 terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), nilai terendah dalam rentang waktu 8 bulan.
Bursa saham di seluruh dunia juga terkoreksi hingga posisi terendah dalam 3 bulan mutakhir, akibat dibayangi kecemasan atas perkembangan Euro.
Krisis Yunani
Sementara itu Komisi Eropa telah menyetujui rencana anggaran Yunani untuk mengatasi defisit anggaran negara tersebut yang mencapai 13%. Konsekuensinya UE akan mengawasi Yunani secara ketat, demikian dipantau detikfinance siang ini.
Negara-negara anggota UE hanya boleh mengalami defisit anggaran maksimal 3% untuk menjaga stabilitas kurs mata uang Euro. Akibat krisis ekonomi global, hampir semua negara UE melampaui norma ini, namun Yunani terparah. Buntutnya, Yunani mengalami kesulitan mencari tambahan utang. Dikhawatirkan situasi ini akan menyeret negara-negara UE yang lemah.
Yunani kini melakukan sanering dengan membekukan gaji pegawai, menaikkan beberapa jenis pajak, menunda usia pensiun dan memangkas anggaran militernya.
by detik finance
Hal itu disampaikan Komisaris Eropa asal Jerman, Günther Oettinger, dalam wawancara yang dimuat koran regional Reutlinger General-Anzeiger, Sabtu (6/2/2010).
"Euro terancam bahaya menjadi tidak stabil. Lihat Yunani, Irlandia, dan kemungkinan dalam waktu dekat juga Spanyol, Portugal, Lituania, dan Italia," ujar Oettinger.
Nilai Euro terhadap US Dollar dalam beberapa pekan ini berada dalam tekanan akibat masalah-masalah finansial yang menumpuk di negara-negara tersebut. Bahkan Jumat kemarin nilai Euro merosot pada posisi 1 : 1,3682 terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), nilai terendah dalam rentang waktu 8 bulan.
Bursa saham di seluruh dunia juga terkoreksi hingga posisi terendah dalam 3 bulan mutakhir, akibat dibayangi kecemasan atas perkembangan Euro.
Krisis Yunani
Sementara itu Komisi Eropa telah menyetujui rencana anggaran Yunani untuk mengatasi defisit anggaran negara tersebut yang mencapai 13%. Konsekuensinya UE akan mengawasi Yunani secara ketat, demikian dipantau detikfinance siang ini.
Negara-negara anggota UE hanya boleh mengalami defisit anggaran maksimal 3% untuk menjaga stabilitas kurs mata uang Euro. Akibat krisis ekonomi global, hampir semua negara UE melampaui norma ini, namun Yunani terparah. Buntutnya, Yunani mengalami kesulitan mencari tambahan utang. Dikhawatirkan situasi ini akan menyeret negara-negara UE yang lemah.
Yunani kini melakukan sanering dengan membekukan gaji pegawai, menaikkan beberapa jenis pajak, menunda usia pensiun dan memangkas anggaran militernya.
by detik finance
Langganan:
Komentar (Atom)
Postingan
