Sektor Keuangan AS Harus Tanggung Jawab

WASHINGTON - Rancangan undang-undang yang dikeluarkan Departemen Keuangan dan Parlemen AS mengharuskan perusahaan keuangan membayar "kegagalan atau penyelamatan" kepada pemerintah.

"Komite Jasa Keuangan dan Pemerintahan Obama berkomitmen untuk memastikan bahwa para 'pembayar pajak' tidak pernah lagi dipanggil untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan bisnis Wall Street," ungkap Komite Jasa Keuangan dan Departemen Keuangan AS dalam pernyataan bersama.

Kedua institusi ini menjelaskan, RUU ini bertujuan mengatasi risiko sistemik di sektor keuangan, mengurangi jumlah lembaga keuangan yang gagal atau bangkrut, mengakhiri kebijakan bailout institusi keuangan yang "terlalu besar untuk gagal" karena telah merugikan keuangan pemerintah (pendapatan pajak).

"RUU Peningkatan Stabilitas Keuangan ini bertujuan memastikan industri dan pemegang saham bertanggung jawab atas risiko dan biaya kegagalan, bukan dari pembayar pajak (menggunakan uang negara)," ungkap mereka. RUU ini akan menjadi landasan Presiden Barack Obama untuk melaksanakan komitmen reformasi regulasi keuangan dan penggunaan uang rakyat untuk bailout bagi bank dan perusahaan keuangan lainnya.

Dalam sebuah surat kepada Ketua Komite Jasa Keuangan Parlemen Barney Frank,Obama mengucapkan selamat kepada panel atas kemajuan "rancangan paket reformasi keuangan." Draf RUU berisi 253 halaman rancangan undang-undang federal. Dalam RUU tersebut, institusi keuangan diwajibkan menyisihkan dana atau aset senilai USD100 miliar untuk menghadapi kegagalan atau misi menyelamatkan perusahaan.

Dana ini tidak boleh digunakan untuk operasional perusahaan. "Biaya penyelesaian pada perusahaan yang gagal akan dibayar terlebih dahulu dengan aset perusahaan tersebut. Ini akan merugikan pemegang saham dan kreditor. Aset ini akan mengompensasi penurunan penilaian pada semua perusahaan keuangan," ujar mereka.

"Kami mengikuti model 'penghasil polusi yang membayar'. Jadi industri keuangan harus membayar kesalahan mereka,bukan negara," imbuhnya. RUU juga mengamanatkan pembentukan sebuah dewan antarlembaga yang bertugas memantau dan mengawasi stabilitas sistem keuangan. Dewan akan melaporkan setiap ada ancaman pada sistem keuangan.Berikutnya peningkatan otoritas Bank Sentral AS (Fed) dan lembaga keuangan federal atas kontrol stabilitas keuangan sehingga dapat segera menangani masalah yang timbul.

Aturan lain, kewajiban lembaga keuangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (FDIC). Ini salah satu antisipasi kerugian pemerintah jika ada institusi keuangan yang gagal. Obama memuji kerja Departemen Keuangan dan Komite Jasa Keuangan Parlemen AS yang bertindak cepat dalam melindungi konsumen dari pinjaman yang tidak adil dan praktik-praktik penipuan di Wall Street.

Pasar derivatif akan diperketat dan menuntut bank untuk mengubah kebijakan kompensasi besar kepada eksekutifnya. Obama mengakui, upaya reformasi aturan keuangan membutuhkan kerja keras. Ini dibutuhkan untuk membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan mengamankan ekonomi AS dari krisis di masa mendatang.

Kepercayaan Konsumen Turun

Tingkat kepercayaan konsumen di Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan tajam di luar perkiraan pada periode Oktober akibat lemahnya gambaran perekonomian yang mendorong konsumsi rumah tangga. Indeks kepercayaan konsumen AS yang dirilis Conference Board anjlok ke level 47,7 dibanding pada September yang mencapai indeks 53,4.

Angka tersebut lebih rendah dibanding ramalan sejumlah analis yang memperkirakan penurunan tipis ke level 53,1 poin. Pada survei yang dilakukan terhadap 5.000 rumah tangga di AS itu juga terungkap indikator perekonomian lainnya yakni indeks situasi saat ini turun menjadi 20,7 dari semula 23 pada September. Sedangkan harapan konsumen melemah dari 73,7 pada September lalu menjadi 65,7 pada bulan ini.

Direktur Conference Board Consumer Research Center Lyn Franco menyatakan, penilaian konsumen terhadap kondisi saat ini telah berkembang kurang menguntungkan dengan melihat pasar tenaga kerja yang menjadi kunci utama dalam penelitian.

"Indeks situasi saat ini merupakan yang terendah dalam 26 tahun. Secara jangka pendek telah muncul pandangan negatif dengan proporsi yang lebih besar. Konsumen cukup pesimistis tentang masa depan penghasilan mereka yang menyebabkan sentimen terbatasnya pengeluaran selama liburan," kata dia.

Awal bulan ini pemerintah mengumumkan tingkat pengangguran di AS meningkat 9,8 persen pada September, tertinggi sejak 26 tahun terakhir.

Seperti diketahui, belanja konsumen berkontribusi terhadap 70 persen kegiatan ekonomi di AS sehingga minimnya belanja konsumen bisa berdampak serius terhadap perekonomian negara adidaya itu. Sementara itu, Menteri Keuangan AS Timothy Geithner pada Selasa (27/10/2009) lalu mengatakan bahwa terdapat alasan kuat untuk memperluas banyak program pemerintah yang diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi AS dari resesi.

"Saat ini Kongres melihat berbagai pilihan apakah kita harus memperluas tunjangan pengangguran dan target program-program ekonomi lainnya,"ujar Geithne

Sumber : okzone