Serikat Pekerja PLN Ingin Pemimpin Yang Kompeten Kelistrikan

Jakarta - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menginginkan pemimpin baru mereka mempunyai kemampuan dan mengerti seluk beluk kelistrikan. Tidak hanya terampil akan manajerial (softskill), orang nomor satu PLN harus cakap di bidang teknis (hardskill).

Hal ini diutarakan ketua Umum Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko dalam konferensi persnya di Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2009.

"Kami tidak menolak calon dari luar (PLN), tapi kami hanya menyampaikan kriteria kompetensi direksi harus dilihat juga dari hardskill bukan softskill," katanya.

Ditambahkannya, Serikat Pekerja bahkan mengancam tidak mendukung upaya perbaikan kelistrikan, selama penunjukkan direksi tidak kredibel. Penunjukkan Direktur Utama PLN yang sampai sekarang masih dipercayakan kepada Fahmi Mochtar, memang menjadi hak penuh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negaran (BUMN).

Namun, para pekerja mencoba untuk memberi masukan berupa kriteria yang pas, siapa yang pantas menduduki kursi utama di perusahaan pelat merah ini. "Jika demikian (tidak kredibel), nanti saat terjadi trouble kelistrikan, kami tidak akan mendukung," jelasnya.

Menurut Ahmad, persoalan yang terjadi di internal PLN, bukan terletak pada masalah personal, melainkan tiga hal penting yang perlu segara dibenahi. Masalah tersebut adalah penyediaan energi primer (gas dan batubara) melalui model domestik market obligation (DMO), penyediaan batubara, dan pemotongan biaya operasional pada setiap unit sebesar 40-60 %.

"Pemotongan biaya operasional tersebut dialihkan untuk membiayai proyek PLN 10 ribu megawatt, yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah," katanya.

Sumber detik finance

Pemerintah Pernah Simpan Dana Hibah di Bank CIC US$ 24 Juta

Jakarta - Pemerintah ternyata juga pernah menyimpan dana hibah sebesar US$ 24 juta di Bank CIC pada tahun 2002. Bank CIC merupakan satu dari tiga bank yang merger menjadi Bank Century.

Anggota Pansus Hak Angket Century dari Fraksi Hanura Akbar Faisal meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk segera menelusuri dana yang sudah 7 tahun tak jelas nasibnya itu.

"Dana hibah sebesar US$ 24 juta atas nama Menkeu pada tahun 2002, disimpan di CIC. Masih ada tidak dananya? Kita minta PPATK ditelusuri," tandasnya dalam rapat Pansus Hak Angket Century bersama Kepala PPATK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/12/2009).

Dikatakan Akbar, jika ada kendala atau hambatan psikologis yang didapatkan PPATK untuk memeriksa rekening itu, maka DPR akan menunjuk lembaga independen lain untuk mengaudit.

Di tempat yang sama, Kepala PPATK Yunus Husein berjanji akan segera menelusuri dana ini. "Memang rekening CIC kita belum dapat konfirmasinya, itu 2002. Tapi akan kita telusuri," tegasnya.

Selain dana hibah US$ 24 juta di Bank CIC, pada tahun 2005 pemerintah juga menyimpan dana hibah di Bank Century sebesar US$ 17,28 juta. Dana ini juga tidak jelas nasibnya hingga saat ini.

Sumber detik finance