Menteri Ekonomi Beberkan Program 100 Hari Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa menteri bidang perekonomian membeberkan program 100 hari kerjanya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto akan memprioritaskan untuk merevisi peraturan-peraturan yang selama ini dinilai menghambat pelaksanaan program infrastruktur, seperti masalah pembebasan tanah ataupun soal investasi dalam jalan tol.

"Kami akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ke arah yang bisa diselesaikan. Ada beberapa peraturan yang perlu diperbaiki, tetapi detailnya nanti," ujarnya di sela rapat koordinasi jajaran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Sabtu (24/10).

Ini adalah rapat perdana jajaran menteri bidang perekonomian. Rapat dihadiri 13 menteri dan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan akan menerbitkan peraturan-peraturan guna membuka jalan bagi pertumbuhan infrastruktur. Kemudian, sebagai pekerjaan rumah pada satu tahun masa kerjanya, pihaknya akan mengevaluasi beberapa peraturan yang dianggap masih menghambat berlangsungnya proses perizinan serta pertumbuhan sektor industri manufaktur. "Yang ini mau diprogramkan dalam tempo satu tahun," cetusnya.

Adapun Menneg Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan siap mengucurkan dana Rp 20 triliun untuk meneruskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 100 hari kerjanya. Di samping itu, pihaknya juga akan menciptakan lebih banyak tenaga enterpreneur baru dan pelaku bisnis.

Hatta Rajasa menjelaskan, program 100 hari para menteri ini merupakan salah satu kontrak kerja yang dibuat kepada Presiden. Para menteri ini dituntut untuk memenuhi kontrak kerja tersebut. "Tentu kawan-kawan ini (para menteri) sudah memiliki program pada saat menandatangani kontrak kinerja, di situ sudah ada program-program yang harus dicapai, yang sudah di-commit menteri-menteri waktu itu di depan Bapak Presiden," tuturnya.