Beda Nasib Sri Mulyani dan Bernanke

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Sentral AS atau The Fed Bernanke merupakan dua figur yang sama-sama menduduki jabatan penting bidang ekonomi saat krisis finansial global melanda di 2008.

Keduanya juga sama-sama mengambil kebijakan penting dalam rangka penyelamatan sektor keuangan di negaranya masing-masing.

"Perbedaannya, Bernanke sebagai Man of the Year versi majalah Time, dan Sri Mulyani sebagai korban politik terbesar sepanjang tahun," tandas Dirjen Pengelola Utang Depkeu, Rahmat Waluyanto kepada detikFinance, Senin (21/12/2009).

Padahal, menurut Rahmat, Bernanke mengeluarkan kebijakan bailout US$ 700 triliun atau setara Rp 6.700 triliun dari APBN AS.

Sementara Sri Mulyani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), mengeluarkan kebijakan bailout Bank Century Rp 6,7 triliun, yang bukan dari dana APBN.

"Bernanke bailout dengan mengeluarkan US$ 700 triliun uang Anggaran, setara kurang lebih Rp 6.700 triliun. Sedangkan bailout Century Rp 6,7 triliun, itupun bukan dana APBN, tapi dana LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Seribu banding satu, padahal GDP Amerika tidak sampai 100 kali Indonesia," tuturnya.

Majalah Time mendapuk Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke sebagai 'Tokoh Tahun 2009'. Bernanke dinilai sukses menggawangi perekonomian AS selama masa gejolak krisis finansial. Penulis senior Time, Michael Grunwald mengatakan, alasan utama Bernanke terpilih adalah karena dia merupakan pemain penting dalam mengawal perekonomian paling penting di dunia.

Sementara Sri Mulyani kini sedang menjadi bulan-bulanan karena menyetujui bailout untuk Bank Century setelah mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia bahwa bank yang kini bernama bank Mutiara itu adalah bank gagal yang berdampak sistemik. Pansus DPR bahkan mengimbau Sri Mulyani dan Wapres Boediono non-aktif.

sumber detik finance

Serikat Pekerja PLN Ingin Pemimpin Yang Kompeten Kelistrikan

Jakarta - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menginginkan pemimpin baru mereka mempunyai kemampuan dan mengerti seluk beluk kelistrikan. Tidak hanya terampil akan manajerial (softskill), orang nomor satu PLN harus cakap di bidang teknis (hardskill).

Hal ini diutarakan ketua Umum Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko dalam konferensi persnya di Gedung Kementerian BUMN Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2009.

"Kami tidak menolak calon dari luar (PLN), tapi kami hanya menyampaikan kriteria kompetensi direksi harus dilihat juga dari hardskill bukan softskill," katanya.

Ditambahkannya, Serikat Pekerja bahkan mengancam tidak mendukung upaya perbaikan kelistrikan, selama penunjukkan direksi tidak kredibel. Penunjukkan Direktur Utama PLN yang sampai sekarang masih dipercayakan kepada Fahmi Mochtar, memang menjadi hak penuh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negaran (BUMN).

Namun, para pekerja mencoba untuk memberi masukan berupa kriteria yang pas, siapa yang pantas menduduki kursi utama di perusahaan pelat merah ini. "Jika demikian (tidak kredibel), nanti saat terjadi trouble kelistrikan, kami tidak akan mendukung," jelasnya.

Menurut Ahmad, persoalan yang terjadi di internal PLN, bukan terletak pada masalah personal, melainkan tiga hal penting yang perlu segara dibenahi. Masalah tersebut adalah penyediaan energi primer (gas dan batubara) melalui model domestik market obligation (DMO), penyediaan batubara, dan pemotongan biaya operasional pada setiap unit sebesar 40-60 %.

"Pemotongan biaya operasional tersebut dialihkan untuk membiayai proyek PLN 10 ribu megawatt, yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah," katanya.

Sumber detik finance